BERITA

Hasto Jadi Tersangka, KPK Cegah Yasonna Laoly ke Luar Negei

MONITOR, Jakarta – KPK mencegah Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri. Dia dicegah terkait kasus dugaan korupsi suap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks caleg PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yasonna Laoly menilai upaya pencegahan tersebut merupakan kewenangan KPK, Yasonna dicegah ke luar negeri selama 6 bulan kedepan.

“Ya itu terserah KPK aja kan? Ya itu aturannya, ya sudah,” ujarnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat (10/01/2025).

Politisi PDIP itu pun menyebut sudah menerima surat pencegahannya ke luar negeri dari KPK. “Memang sudah dikirim, baru saya dapat suratnya,” ucapnya.

Yasonna turut dicegah bersama Hasto Kristiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hasto dijerat tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Gelar perkara KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dilakukan pada Jumat (20/12). Dua hari sebelumnya, KPK memeriksa Yasonna sebagai saksi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut bahwa Yasonna akan kembali dipanggil terkait dengan kasus Hasto Kristiyanto usai pencegahan ke luar negeri tersebut.

“Betul, Yasonna akan dipanggil untuk kasus Hasto.” ujar Fitroh kepada media.

Meski begitu, KPK belum menyampaikan terkait waktu pemanggilan Yasonna untuk diperiksa dalam kasus tersebut.

Recent Posts

Kementan Perkuat Jaminan Mutu dan Keamanan Pakan Nasional Lewat Kolaborasi Indonesia-Denmark

MONITOR, Copenhagen – Pemerintah memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional guna melindungi peternak…

2 jam yang lalu

Sambut Ramadan 1447 H, Menag ajak Perkuat Kesalehan Sosial dan Harmoni Kebangsaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) mengajak seluruh umat Islam menjadikan Ramadan 1447 H/2026 M…

2 jam yang lalu

Imlek 2026, Ketua HKTI Lumajang Gaungkan Toleransi dan Harmoni Jelang Ramadhan

MONITOR, Lumajang - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang, Muhammad…

7 jam yang lalu

DPR Dukung Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan Jatuh pada 19 Februari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa keputusan Sidang Isbat yang…

8 jam yang lalu

Optimalkan Skema Murur dan Tanazul, Pemerintah Perketat Haji Ramah Lansia

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk melindungi jemaah…

10 jam yang lalu

Beda Awal Ramadan 1447 H, MUI Ajak Umat Saling Menghormati

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH. Anwar Iskandar, mengungkapkan, perbedaan dalam penentuan…

11 jam yang lalu