MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), Provinsi Banten. Dalam audiensi tersebut, disampaikan beberapa permasalahan dan kondisi aktual di wilayah selatan Provinsi Banten itu.
“Ini saudara-saudara kita dan Kabupaten Lebak yang pada hari ini menyampaikan aspirasinya terutama keadaan daerah yang cukup memprihatinkan. Sudah sekian lama, mungkin sudah sejak dua kali ganti presiden, tetapi keadaan ekonomi pembangunan, infrastruktur dan pendidikan masih ketinggalan,” ujar Dasco kepada Media usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Politisi Fraksi partai Gerindra ini mengapresiasi jalannya audiensi lantaran tak hanya menyampaikan keluhan. Ia menilai, perwakilan Bakor PKC yang hadir juga turut memberikan berbagai alternatif dari permasalahan yang ada di wilayah tersebut.
“Ini jarang-jarang biasanya masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan kemudian minta kepada DPR bagaimana solusinya? Ini mereka datang memaparkan kesulitan tapi juga sekaligus menyampaikan solusinya. Hari ini kita sudah bicara mudah-mudahan dengan niat baik ke depan apa yang tadi dibicarakan akan menjadi kenyataan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lebak,” tuturnya.
Wilayah Cilangkahan diproyeksikan menjadi Daerah Otonomi Baru sejak tahun 2014. Hal tersebut tertuang dalam amanat presiden (Ampres) tentang 22 daerah di tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Terlepas dari wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru, Dasco memberikan perhatian pada kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya pembangunan dan fasilitas seperti pendidikan dan pelayanan publik harus dapat dirasakan masyarakat secara merata.
“Menjadi concern saya adalah bagaimana pembangunan bisa merata pendidikan juga. Tadi ada beberapa solusi. Kita lagi simulasikan bagaimana kabupaten ini kemudian bisa menjangkau dan terjangkau oleh masyarakat dalam pelayanan publik misalnya bagaimana Pemda Kabupatennya bisa dengan cepat melayani dan masyarakat cepat dilayani,” tutup Dasco
Pada kesempatan yang sama, Herry Djuhaeri selaku Ketua badan koordinator pembentukan Kabupaten Cilangkahan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPR RI yang telah menerima kedatangan tim nya. Dalam pertemuan itu Herry menyampaikan bahwa meski banyak pihak yang menyebutkan bahwa pembangunan tersentralisasi di Pulau Jawa tapi ironisnya tidak dengan Pulau jawa Bagian Selatan.
Jadi kami menyampaikan kondisi daerah kami dimana daerah kami ini sangat jauh tertinggal dari berbagai sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, kelautan dan sebagainya. Yang menjadi ironi kalau kita mendengar bahwa dari sentra pembangunan ini masih tersentralisir di Pulau Jawa itu tidak berlaku bagi kami. Kenyataannya Pulau Jawa bagian selatan itu masih tertinggal,” katanya.
Terkait dengan Daerah Otonomi Baru yang diperjuangkannya, Herry berharap setiap proses bisa berjalan lancar dengan melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku. Wilayah kabupaten Cilangkahan nantinya akan mencakup 10 kecamatan dari 28 kecamatan yang kini menjadi wilayah Kabupaten Lebak, Banten.
Audiensi Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan di ke DPR RI merupakan bagian dari agenda unjuk rasa yang rencananya akan melibatkan lebih dari 2.000 orang di Jakarta. Selain bertujuan ke DPR RI, unjuk rasa juga akan dilakukan di kawasan Monas.
, Provinsi Banten){kind=link}