MONITOR, Aceh – Ratusan pengusaha UMKM terdampak bencana di Aceh mengikuti workshop pendampingan peningkatan kapasitas usaha sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Provinsi Aceh, Jumat (11/9), tersebut diikuti para pengusaha UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Melalui kegiatan ini, para pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan untuk memperkuat akses pembiayaan, memperluas pemasaran produk, serta meningkatkan kapasitas produksi agar mampu kembali menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Pemilik usaha kuliner asal Kota Langsa, Siti Rahmah, mengapresiasi pelatihan peningkatan kapasitas produksi yang diselenggarakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Pemerintah Provinsi Aceh.
“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” kata Siti.
Peserta lainnya dari Aceh Timur, Pocut Mayasari, mengatakan workshop tersebut memberikan banyak pengetahuan baru bagi pemilik usaha yang masih merintis usaha berskala mikro.
“Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal,” kata Pocut.
Rangkaian pelatihan tersebut turut melibatkan Bank Aceh, BSI, dan lembaga keuangan mitra lainnya. Para peserta juga mendapatkan pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan pendampingan bagi wirausaha terdampak bencana merupakan bagian dari upaya meningkatkan kembali produktivitas usaha sekaligus mempersiapkan UMKM agar lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan.
“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Riza.
Menurut Riza, program pemulihan ekonomi pascabencana tidak berhenti pada peningkatan kapasitas usaha. Pemerintah juga menyiapkan rangkaian intervensi berupa peningkatan akses pasar serta kemudahan memperoleh pembiayaan agar pemulihan usaha dapat berlangsung secara lebih menyeluruh.
Program tersebut akan dilakukan secara bertahap kepada 5.250 wirausaha dari 50 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seluruh peserta program juga diarahkan bergabung dalam aplikasi SAPA UMKM. Integrasi tersebut diperlukan untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Kementerian UMKM sehingga perkembangan usaha para penerima manfaat dapat terukur dan pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
“Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang sejak awal telah bersinergi serta mendukung penuh pelaksanaan program pemulihan UMKM terdampak bencana,” kata Riza.
Selain pendampingan dan peningkatan kapasitas, pemerintah melalui Kementerian UMKM juga bersiap menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk memperkuat permodalan usaha mikro terdampak bencana yang tidak sedang memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan perbankan lainnya.
Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro berupa dana hibah sebesar Rp3 juta per penerima direncanakan disalurkan kepada sekitar 400 ribu pemilik usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 triliun untuk periode 2026 dan 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang turut menyampaikan perkembangan pendataan calon penerima Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro. Pendataan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota setempat agar bantuan dapat menjangkau pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Pemerintah daerah di Aceh optimistis proses pendataan calon penerima bantuan dapat segera diselesaikan sehingga penyaluran dukungan permodalan kepada wirausaha terdampak bencana dapat dilakukan secara tepat sasaran dan mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kementerian UMKM menyelenggarakan program pemulihan ekonomi pascabencana bekerja sama dengan pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Kolaborasi tersebut diarahkan agar proses pemulihan tidak hanya membantu pelaku usaha kembali berproduksi, tetapi juga memperkuat kapasitas, akses pasar, dan pembiayaan sehingga UMKM memiliki fondasi yang lebih kuat untuk tumbuh kembali setelah bencana.
Aceh, 12 September 2025
Humas Kementerian UMKM
Medsos resmi:@kementerianumkm
