POLITIK

Ketua MPR Minta Pemerintah Optimalkan Pengawasan Izin Tinggal WNA

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pemerintah melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mengoptimalkan pengawasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, khususnya di Papua, agar tidak terulang lagi kasus pelanggaran izin tinggal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet saat menanggapi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal selama delapan tahun di Jayapura yang dilakukan oleh seorang WNA asal China.

“Meminta pemerintah dalam hal ini Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mengoptimalkan kinerja Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Papua agar tidak terulang kembali kasus yang sama sehingga ketertiban di bidang imigrasi dapat diterapkan di lapangan,” ungkapnya kepada media, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurut Bamsoet, pemerintah juga harus berkomitmen untuk memperketat pengawasan orang asing di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan secara detail mengecek dokumen-dokumen yang dibawa.

Tujuannya, lanjut Politikus Partai Golkar itu, untuk mencegah berulangnya kasus penyalahgunaan izin tinggal atau pelanggaran lainnya.

Mengenai kasus WNA asal China yang telah delapan tahun menyalahgunakan izin tinggal di Papua, Bamsoet meminta pemerintah yakni Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk segera memproses WNA asal China tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, Bamsoet mengatakan, Ditjen Imigrasi Kemenkumham juga harus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat, TNI dan Polri guna meminimalisir pelanggaran imigrasi yang kerap terjadi di Papua.

Apalagi, Bamsoet mencatat, sepanjang 2020 telah terjadi setidaknya 69 kasus pelanggaran izin tinggal di Papua.

Bamsoet juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada WNA yang menyalahi izin tinggal.

“Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham untuk secara tegas memberikan sanksi kepada setiap WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal atau pelanggaran hukum lainnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku,” katanya. 

Recent Posts

Kementerian UMKM Sambut PEWIRA Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Nasional

MONITOR, Bogor – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik terbentuknya Perhimpunan Pengembang Kewirausahaan…

5 jam yang lalu

Kemenag Bakal Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan untuk Menyambut HUT RI Ke-81

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Doa dan Zikir Kebangsaan sebagai salah satu rangkaian HUT…

5 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan BPOM Percepat Akses Perizinan UMK Pangan Olahan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Pengawas Obat dan…

9 jam yang lalu

HUT ke-79 Kemnaker Jadi Momentum Perkuat Vokasi dan Transformasi Green Office

MONITOR, Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi…

9 jam yang lalu

Milenial dan Gen Z Dominasi Pemilih 2029, Komisi II DPR Dorong Regulasi Pemilu Berbasis Digital Termasuk Soal AI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti data terbaru dari Komisi…

12 jam yang lalu

Gus Hery Puncaki Polling Caketum PBNU Versi NU Online, Jadi Kuda Hitam Muktamar ke-35?

MONITOR, Jakarta - Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35…

12 jam yang lalu