POLITIK

Antisipasi Kejadian Luar Biasa, PKS Usul KPU Bentuk Penanggungjawab Tingkat Desa

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat mekanisme atau delegasi yang berfungsi sebagai penanggungjawab di tingkat desa atau TPS. Selain itu, mereka bisa difungsikan untuk membuat keputusan apabila ada kejadian luar biasa yang terjadi di lapangan.

Ia mencontohkan, apabila saat penyelenggaraan Pilkada, ada petugas KPPS yang terinfeksi virus Corona (Covid-19) saat bertugas. Hal itu dia sampaikan saat rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, beserta Bawaslu membahas rancangan PKPU dan PerBawaslu tentang pemilihan dalam kondisi Bencana Non Alam Covid-19, Senin (22/6).

“Saya mengusulkan pada KPU agar membuat mekanisme dan delegasi sebagai Penanggung Jawab yang bisa buat keputusan di tingkat Desa/ TPS. Ini berfungsi jika ada kejadian luar biasa yang terjadi di lapangan. Contoh, sebagian besar petugas KPPS terkena Covid-19 ketika bertugas di lapangan,” papar Mardani Ali Sera dalam keterangannya.

Selain itu, Mardani menyarankan KPU agar segera mengusulkan penyederhanaan prosedur pencairan dana APBN dan APBD untuk Pilkada dengan tetap menjaga akuntabilitas dan good governance.

“Usulan lain kepada KPU, untuk segera mengusulkan penyederhanaan prosedur pencairan dana APBN dan APBD untuk Pilkada dengan tetap menjaga akuntabilitas dan good governance. Beberapa poin ini diharapkan segera direalisasikan oleh rekan-rekan KPU,” pungkasnya.

Recent Posts

Rapimnas DPP FKDT Akan Rekomendasikan Insentif Rp1 Juta per Bulan bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah

MONITOR, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) akan menggelar Rapat…

53 menit yang lalu

Menaker Tekankan Transformasi Balai K3 Jadi Pusat Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

MONITOR, Medan — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya transformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)…

1 jam yang lalu

Pusat PVTPP Perkuat Zona Integritas, Matangkan Langkah Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

MONITOR, Bogor – Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian…

1 jam yang lalu

Frasa ‘Diutus Presiden’ Dipersoalkan, Masady: Bahasa Pejabat Negara Harus Mencerminkan Semangat Konstitusi

MONITOR, Jakarta – Tokoh Muda Aceh Barat Daya, Masady Manggeng, menyoroti penggunaan frasa "diutus oleh…

2 jam yang lalu

Terima Kunjungan BPK Australia, Puan Bicara Soal Pendekatan Adaptif Hadapi Ancaman Siber dalam Tata Kelola Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office…

11 jam yang lalu

Sidang Perdana Uji Formil UU Polri Digelar, Pemohon Minta MK Nyatakan Pembentukan UU Polri Cacat Formil

MONITOR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026…

13 jam yang lalu