Sambangi UID, Senator Jihan Fahira Ajak Mahasiswa Kawal Demokrasi Substantif dan Etika Berbangsa

MONITOR, Depok – Anggota DPD RI, Jihan Fahira, mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mengawal kehidupan demokrasi Indonesia agar tidak berhenti pada aspek prosedural semata, tetapi mampu menghadirkan keadilan, partisipasi publik, dan kehidupan berbangsa yang beradab serta beretika.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat yang berlangsung di Kampus Universitas Islam Depok (UID), Sawangan, Kota Depok, Minggu (21/6/2026).

Menurut Jihan, di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi warga negara agar proses pengambilan kebijakan dan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

“Saat ini kita dihadapkan pada situasi di mana suara publik sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat menjadi penting agar demokrasi kita berjalan secara seimbang, akuntabel, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Jihan menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun gagasan. Namun, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan etika publik.

Menurutnya, ruang digital tidak boleh menjadi arena penyebaran kebencian, fitnah, maupun disinformasi. Sebaliknya, media sosial harus dimanfaatkan sebagai sarana membangun dialog yang sehat, memperkuat literasi publik, dan menumbuhkan budaya demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai moral, norma sosial, serta ajaran agama.

“Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi kebebasan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan kesadaran untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, dosen UID, Syukron Jamal, menegaskan bahwa demokrasi yang baik tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang yang terbuka bagi partisipasi publik, kritik, dan koreksi terhadap kekuasaan.

Menurutnya, substansi demokrasi terletak pada kemampuan sistem politik menghadirkan keadilan, akuntabilitas, dan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat.

“Demokrasi dapat dikatakan sehat apabila ruang partisipasi publik terjamin, kritik terhadap kekuasaan terbuka, dan suara masyarakat mendapatkan tempat dalam proses pengambilan keputusan publik. Demokrasi juga harus berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia,” ujarnya.

Syukron menjelaskan, pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran ekonom dan peraih Nobel, Amartya Sen, yang menempatkan demokrasi sebagai instrumen untuk memperluas kebebasan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Di sisi lain, pemikir Muslim klasik Ibn Khaldun menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama tegaknya sebuah negara dan peradaban.

“Demokrasi yang substantif bukan hanya soal mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana sistem politik mampu menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.

Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Syukron menilai demokrasi Indonesia patut diapresiasi karena tetap menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politik sekaligus menyampaikan kritik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, dalam mengawal kualitas demokrasi agar terus berkembang ke arah yang lebih matang dan berkeadaban.

“Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial. Mereka tidak hanya dituntut kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi, menjaga etika publik, serta mengawal demokrasi agar semakin berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor II UID, Alip Nuryanto, mengajak mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap kehidupan politik dan kebangsaan.

Menurutnya, berbagai kekurangan yang masih ada dalam praktik demokrasi tidak boleh menjadi alasan bagi generasi muda untuk menjauh dari ruang publik. Sebaliknya, mahasiswa harus mengambil peran aktif melalui kontribusi pemikiran, pengabdian masyarakat, dan partisipasi dalam berbagai aktivitas sosial yang konstruktif.

“Perubahan besar selalu diawali dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena itu mahasiswa harus terus membangun kesadaran kritis, memperkuat integritas, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Dialog yang berlangsung interaktif tersebut menjadi ruang refleksi bersama mengenai pentingnya memperkuat demokrasi substantif yang tidak hanya menjamin kebebasan dan partisipasi politik, tetapi juga menjunjung tinggi etika berbangsa, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan publik. Di tengah tantangan era digital dan meningkatnya polarisasi sosial, mahasiswa diharapkan menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadaban.