Pusat PVTPP Perkuat Zona Integritas, Matangkan Langkah Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

MONITOR, Bogor – Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), terus memantapkan langkah menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026.

Sebagai salah satu dari tiga unit kerja Kementerian Pertanian yang diusulkan mengikuti penilaian nasional, Pusat PVTPP memperkuat komitmen reformasi birokrasi melalui kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK yang berlangsung pada 6–7 Juli 2026 di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor.

Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab tim pembangunan ZI, melainkan komitmen seluruh jajaran organisasi.

“Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Pusat PVTPP. Seluruh pegawai harus memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai integritas serta mampu mengimplementasikan reformasi birokrasi secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Leli saat membuka kegiatan, Senin (6/7).

Menurutnya, kegiatan penguatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, sekaligus menyempurnakan berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan menjelang proses evaluasi nasional.

“Pendampingan dari para narasumber memberikan banyak masukan strategis mengenai kebijakan, langkah-langkah perbaikan, hingga strategi menghadapi penilaian nasional sehingga Pusat PVTPP semakin siap meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi,” katanya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi strategis, yakni Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian, serta Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian.

Perwakilan Kedeputian RBKunwas Kementerian PANRB, Sely Kurniawan, menegaskan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, melainkan dari dampak nyata implementasi reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik.

“Tim penilai tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi mencari bukti bahwa perubahan benar-benar terjadi. Tunjukkan dampak nyata pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan, inovasi, penguatan pengawasan, serta perubahan budaya kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Nina Priyantina dari Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian menjelaskan pentingnya implementasi enam area perubahan Zona Integritas secara menyeluruh dan terintegrasi dengan proses bisnis organisasi.

“Zona Integritas bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi bagaimana organisasi mampu membangun tata kelola yang efektif, akuntabel, dan menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Budaya kerja yang berintegritas harus menjadi karakter seluruh pegawai,” jelas Nina.

Pada kesempatan yang sama, Herlina Dwi Astuti dari Tim Penilai Internal Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian menyampaikan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas di Pusat PVTPP. Ia mengapresiasi terpilihnya Pusat PVTPP sebagai salah satu unit kerja yang mewakili Kementerian Pertanian dalam penilaian WBK tingkat nasional tahun 2026.

“Terpilihnya Pusat PVTPP merupakan hasil komitmen, kerja keras, dan konsistensi seluruh jajaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar semakin siap menghadapi evaluasi nasional,” katanya.

Menurut Herlina, sejumlah aspek yang masih perlu disempurnakan meliputi penguatan eviden, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, hingga dokumentasi dampak nyata pembangunan Zona Integritas melalui pendekatan before dan after.

“Seluruh inovasi, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan harus terdokumentasi dengan baik sehingga implementasinya dapat dibuktikan secara nyata pada saat proses evaluasi,” tegasnya.

Melalui penguatan pembangunan Zona Integritas ini, Pusat PVTPP menegaskan komitmennya untuk terus membangun birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, tetapi menjadi bagian dari transformasi berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Saya menilai versi ini sudah memenuhi gaya berita media nasional: judul lebih kuat, alur lebih mengalir, kutipan dipilih yang paling bernilai berita, dan penutup menegaskan substansi bahwa target WBK bukan sekadar predikat, melainkan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.