MONITOR, Jakarta – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tampaknya sudah kehilangan kesabaran melihat kawasan kuliner yang tetap dibangun di kawasan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Fraksi yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta ini mendesak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk segera membongkar kawasan kuliner tersebut.
“Kami (Fraksi PDIP) memberi batas waktu kepada PT Jakpro untuk segera membongkar bangunan kuliner itu paling lambat akhir bulan ini,” tegas Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono kepada wartawan, usai rapat klarifikasi dengan Jakpro dan PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) mengenai polemik pembangunan kawasan kuliner itu di DPRD DKI, Jumat (12/6).
Gembong pun mengatakan, fraksinya meminta tempat kuliner itu dibongkar bukan tanpa alasan. Menurutnya, bangunan kuliner tersebut dibangun karena dianggap mengubah alih fungsi lahan yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Catat ya, selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2020 sudah harus dibongkar, karena bangunan itu menyalahi aturan. Dikerjakan di atas RTH untuk kepentingan komersil,” tandasnya.
Namun sayangya, Anggota Komisi A ini belum bisa membeberkan apa langkah selanjutnya bila Jakpro dan JUP tak menjalankan perintah Fraksi PDIP
“Kalau nanti sampai Juni belum dibongkar oleh Jakpro, kami akan mengambil langkah selanjutnya tapi langkahnya akan dibahas. Namun kami tidak mengkehendaki ada langkah berikutnya,” terang Gembong.
Gembong, mengaku kaget dengan adanya struktur bangunan kawasan kuliner yang ada di sana. Pasalnya pada kunjungannya pada Februari 2020 lalu, belum ada struktur bangunan untuk kawasan kuliner.
“Sekarang kami dapat laporan dari warga bahwa sudah struktur bangunan di sana, ini yang kami sesalkan. Surat klarifikasi kami tidak dibalas, tapi pengerjaan berjalan terus,” jelasnya.
Gembong pun berharap PT JUP selaku anak perusahaan PT Jakpro dapat melaksanakan pembongkaran bangunan itu.
“Kalau Jakpro butuh pengamanan ketika melakukan pembongkaran, sudah saya minta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utar untuk bantu pengawalan lewat Satpol,” pungkasnya.
