MONITOR, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menerbitkan catatan akhir tahun atas kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dari sekian banyak catatan yang ditorehkan PDIP untuk Anies di akhir tahun 2021 ini, hampir semuanya bernada ‘sumbang’ dan bisa membuat naik darah para pendukung Anies yang mendengar atau membacanya.
Diantara catatan akhir tahunnya, Fraksi PDIP DKI Jakarta menuding saat ini Anies sedang membuat kegaduhan antara buruh dan pengusaha, dengan merevisi aturan tentang kenaikan Umpah Maksimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berujung aksi protes para pengusaha.
“Kegaduhan antara buruh dan pengusaha saat ini sedang terjadi. Ini gara-gara Anies yang mencla-mencle dalam mengeluarkan kebijakan,” ujar Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, di acara Laporan Akhir Tahun Fraksi PDIP DKI Jakarta di Kawasan Jakarta Selatan.
Dikatakan Gembong, Fraksi PDIP menilai sikap mencla-mencle Anies dalam mengeluarkan kebijakan selalu berulang. Sebelumnya Anies pernah memberikan penghargaan kepada salah satu kafe di Jakarta, namun hanya berselang beberapa hari penghargaan tersebut ditarik kembali.
Nah, kemudian sikap mencla-mencle, Anies terulang lagi dalam mengeluarkan aturan terkait kenaikan UMP DKI, hanya dalam hitungan hari, Anies menarik aturan yang pernah dikeluarkannya dan mengeluarkan aturan baru.
Hal tersebut terjadi karena setiap kebijakan yang dikeluarkan Anies sepertinya tak pernah melalui proses kajian matang.
“Jadi kami melihat atau menilai Anies ini dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan tidak pernah melalui kajian yang matang. Pertanyaan saya, apa kerjanya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya kurang lebih 74 orang itu,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gembong pun menyindir Anies, dalam memutuskan kenaikan UMP, Anies tidak bisa memutuskan sendiri, melainkan harus melibatkan buruh dan pengusuha.
“Kan yang bayar buruh bukan Anies atau APBD DKI, tapi para pengusaha. Jadi wajar kalau pengusaha tersebut tak terima dengan keputusan Anies yang dinilai sepihak dalam menentuka kenaikan UMP di DKI,” terangnya.
Gembong pun melihat gaya kepemimpin Anies tidak memperlihatkan adanya estapet untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Malah Anies cendrung ingin merubah apa yang sudah diciptakan oleh gubernur sebelumnya.
“Tidak ada estapet pembangunan berkelanjutan dari gubernur DKI sebelumnya yang dilakukan Anies. Malah Anies selalu merubah yang sudah ada. Contoh seperti RPTRA dia rubah namanya jadi Taman Maju Bersama,” imbuhnya.
Catatan akhir tahunnya yang lainya, lanjut Gembong, Fraksi PDIP akan tetap konsinten dan komitmen untuk terus melanjutkan proaes interpelasi atas kegiatan Formula E.
“Untuk soal interpelasi Formula E kami lanjut terus. Kami akan segera mengajak pimpinan dewan untuk menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan ulang agenda rapat paripurna interpelasi Fomula E,” pungkasnya.
 DPRD DKI Jakarta menerbitkan catatan akhir tahun atas kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.){kind=link}