MONITOR, JAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak semestinya berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dalam momentum peringatan HUT ke-81 RI, Senin (17/8/2026).
Menurut Prof. Rokhmin, kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi energi kolektif untuk membangun bangsa melalui doa, gotong royong, dan kerja nyata.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai energi untuk terus berdoa, bergotong royong, dan bekerja nyata membangun Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” ujar Prof. Rokhmin.
Ia menilai, semangat tersebut sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Bagi Prof. Rokhmin, tiga kata kunci itu bukan sekadar slogan peringatan kemerdekaan, melainkan cita-cita pembangunan yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan kerja konkret.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu menegaskan, Indonesia memiliki modal dasar yang kuat untuk menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat. Salah satu kekuatan strategis tersebut adalah posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.
Karena itu, menurut dia, pembangunan ekonomi nasional perlu diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas sekaligus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Prof. Rokhmin berpandangan, transformasi Indonesia dari negara berpendapatan menengah menuju negara maju yang berdaulat dan makmur membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata sekitar 7 persen per tahun secara konsisten selama satu dekade.
Target tersebut, katanya, tidak cukup hanya mengandalkan sektor-sektor ekonomi konvensional. Potensi ekonomi maritim harus dioptimalkan sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru.
“Pembangunan ekonomi berbasis maritim harus digarap secara optimal. Indonesia memiliki posisi geografis dan sumber daya kelautan yang sangat strategis, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal,” ujarnya.
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut, penguatan ekonomi maritim juga memiliki dimensi pemerataan. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional.
Dengan demikian, makna kemerdekaan tidak hanya diukur dari terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan seluruh rakyat menikmati hasil pembangunan secara adil.
“Indonesia harus menjadi negara maritim yang besar, maju, adil-makmur, kuat, dan berdaulat,” tegas Prof. Rokhmin.
Ia berharap peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama membangun kedaulatan pangan, energi, dan maritim. Pembangunan tersebut, menurutnya, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah pesisir, desa-desa nelayan, dan berbagai daerah yang selama ini masih menghadapi kesenjangan pembangunan.
Bagi Prof. Rokhmin, kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya warisan sejarah, melainkan amanah yang harus terus diisi dengan kerja nyata agar cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur benar-benar dirasakan seluruh rakyat.
