MONITOR, Jakarta – Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada pangan nasional tidak cukup diukur dari surplus produksi dibandingkan konsumsi domestik.
Menurutnya, kedaulatan pangan juga harus dilihat dari kemampuan seluruh masyarakat mengakses dan membeli pangan dengan harga yang adil dan stabil.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin dalam Simposium Nasional KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa, khususnya Sesi II Panel 2 bidang Pangan dengan subtema “Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Maju, Perspektif Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945”, di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Panel tersebut menghadirkan Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., Wakil Menteri Agama RI Romo H. R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., Ketua Umum PISPI Prof. Dr. H. Ahmad Tjahya Nugraha, serta Guru Besar IPB University Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, M.S., dengan Abukasim Sangadji sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya menggunakan pendekatan berbasis data dan indikator yang lebih komprehensif dalam merumuskan maupun mengevaluasi kebijakan pangan nasional.
Ia menyebut sejumlah komoditas strategis, seperti beras dan jagung, telah mencatatkan surplus produksi. Sementara pada komoditas unggas, telur, dan cabai, menurutnya, kondisi swasembada produksi telah berlangsung secara konsisten dalam kurun waktu sekitar 10 hingga 15 tahun terakhir.
Namun, surplus produksi di tingkat hulu belum otomatis menunjukkan terpenuhinya kedaulatan pangan secara menyeluruh.
“Makna swasembada bukan hanya produksi lebih besar dari konsumsi. Variabel kedua yang jauh lebih penting adalah aksesibilitas: apakah surplus tersebut bisa diakses, bisa dibeli, dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia?” ujar Prof. Rokhmin.
Menurut dia, aksesibilitas dan keterjangkauan pangan merupakan bagian penting dari ukuran keberhasilan pembangunan sistem pangan nasional. Pangan yang tersedia secara agregat harus dapat dijangkau masyarakat, termasuk kelompok berpendapatan rendah yang berada di berbagai wilayah Indonesia.
Persoalan tersebut, lanjutnya, juga tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan para pelaku utama produksi pangan. Petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen di tingkat tapak harus memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari aktivitas produksinya.
Karena itu, pembangunan sistem agromaritim nasional ke depan perlu memperhatikan keseluruhan rantai pasok, bukan hanya aspek produksi.
Efisiensi rantai pasok, pembenahan sistem logistik pangan antarwilayah, stabilisasi harga di tingkat konsumen, serta perlindungan terhadap margin keuntungan produsen menjadi sejumlah aspek yang dinilai perlu diperkuat secara simultan.
Pendekatan tersebut penting karena persoalan pangan memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, konsumen membutuhkan pangan yang tersedia, berkualitas, dan terjangkau. Di sisi lain, petani, peternak, dan nelayan membutuhkan harga yang memberikan insentif ekonomi agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan swasembada pangan tidak semestinya berhenti pada angka produksi dan neraca pangan nasional. Ukuran akhirnya adalah sejauh mana sistem pangan mampu menghadirkan pangan yang tersedia, terjangkau, dan dapat dinikmati masyarakat sekaligus memberikan kehidupan yang layak bagi para produsen.
“Kedaulatan pangan hakiki tidak berhenti pada neraca statistik di atas kertas, melainkan harus berwujud nyata di atas meja makan seluruh keluarga Indonesia,” tegas Prof. Rokhmin.
