MONITOR – Kekayaan sumber daya laut yang melimpah belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara dengan industri kelautan dan perikanan yang kuat. Tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan mengubah potensi alam menjadi produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., saat mengunjungi Albany Shellfish Hatchery di Western Australia pada 26 Agustus 2026.
Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Ilmu Kelautan itu melihat langsung bagaimana sains, teknologi, inovasi, dan tata kelola diterapkan dalam pengembangan industri akuakultur.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempelajari praktik terbaik pengembangan Blue Food sekaligus mencari pembelajaran yang relevan bagi transformasi ekonomi kelautan Indonesia menuju pembangunan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Albany Shellfish Hatchery bukan sekadar fasilitas pembenihan. Hatchery yang secara resmi dibuka pada Desember 2017 tersebut dibangun untuk menopang pertumbuhan industri budidaya kerang di Western Australia dengan menyediakan spat atau benih kerang untuk kegiatan budidaya komersial. Fasilitas ini memproduksi berbagai spesies, antara lain oyster, mussel, dan scallop.
Bahkan, sejak awal pembangunannya, hatchery tersebut dirancang sebagai fondasi pengembangan industri akuakultur di kawasan Australia Barat. Pemerintah Western Australia sebelumnya memperkirakan fasilitas tersebut dapat menopang penciptaan ratusan lapangan kerja langsung dan tidak langsung seiring berkembangnya industri budidaya kerang.
Bagi Prof. Rokhmin, yang menarik bukan semata-mata kapasitas produksinya, melainkan sistem pengetahuan dan teknologi yang berada di balik proses produksi tersebut.
“Semua terukur dan berbasis sains. Mulai dari pengelolaan kualitas air, kultur mikroalga sebagai pakan alami, pembenihan, biosecurity yang sangat ketat, hingga monitoring digital dan standar produksi kelas dunia,” ujar Prof. Rokhmin dalam keterangannya.
Menurut dia, pengalaman di Albany menunjukkan bahwa industri akuakultur modern tidak dapat dibangun dengan pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam.
Kualitas benih, pengelolaan lingkungan, pengendalian penyakit, efisiensi produksi, standardisasi, dan konsistensi mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem industri akuakultur.
Albany Shellfish Hatchery sendiri menerapkan sistem biosekuriti dengan pengaturan kualitas air, fasilitas pengolahan air, pengendalian temperatur, ruang pembenihan yang terpisah, serta sistem drainase yang memungkinkan penerapan prinsip karantina. Fasilitas tersebut juga memiliki ruang khusus untuk broodstock conditioning, pemeliharaan larva, hingga tahap settlement dan nursery.
Pengalaman tersebut memperlihatkan satu hal penting: industri akuakultur pada akhirnya adalah industri berbasis pengetahuan.
Dari Resource-Based Economy ke Innovation-Based Economy
Prof. Rokhmin menilai Indonesia memiliki modal alam yang jauh lebih besar. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, biodiversitas laut yang tinggi, serta kawasan perairan tropis yang luas, Indonesia memiliki basis ekologis yang sangat kuat untuk mengembangkan berbagai komoditas akuakultur.
Namun, keunggulan sumber daya alam tidak akan dengan sendirinya menciptakan kemakmuran.
“Keberhasilan akuakultur tidak ditentukan oleh seberapa besar potensi sumber daya alam kita. Penentunya adalah kemampuan mengubah potensi menjadi produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Kuncinya adalah penguasaan IPTEK, SDM unggul, inovasi, investasi, dan tata kelola,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mengandung kritik terhadap paradigma pembangunan yang terlalu lama bertumpu pada resource-based economy, yakni ekonomi yang menjadikan kekayaan alam terutama sebagai sumber bahan mentah.
Menurut Prof. Rokhmin, paradigma tersebut harus ditransformasikan menuju ekonomi berbasis inovasi dan pengetahuan. Kekayaan laut tidak boleh berhenti sebagai komoditas primer, tetapi harus diolah melalui teknologi sehingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan mampu bersaing di pasar domestik maupun global.
Dalam konteks akuakultur, transformasi tersebut dimulai dari hulu.
Benih unggul harus tersedia secara konsisten. Sistem pakan harus efisien. Teknologi budidaya harus mampu meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Sistem biosekuriti harus mampu menekan risiko penyakit. Digitalisasi harus digunakan untuk monitoring dan pengambilan keputusan. Sementara di sisi hilir, hasil produksi harus didukung industri pengolahan, cold chain, logistik, sertifikasi, standardisasi mutu, dan akses pasar.
Dengan kata lain, yang dibangun bukan sekadar usaha budidaya, melainkan ekosistem industri akuakultur dari hulu hingga hilir.
Hatchery sebagai Fondasi Industri
Salah satu pelajaran penting dari Albany adalah posisi strategis hatchery dalam membangun industri akuakultur.
Ketersediaan benih dalam jumlah besar, sehat, seragam, dan berkualitas merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan usaha pembesaran. Pemerintah Western Australia bahkan sejak awal menempatkan hatchery tersebut sebagai infrastruktur strategis untuk menopang ekspansi budidaya kerang. Pada kapasitas penuh, fasilitas itu diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 600 juta mussel spat dan 80 juta rock oyster spat per tahun.
Artinya, pembangunan industri tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan kepada pembudidaya di tingkat hilir. Negara juga membangun fondasi teknologi dan infrastruktur produksi di sektor hulu.
Model seperti ini, menurut Prof. Rokhmin, penting menjadi pembelajaran bagi Indonesia.
“Kalau kita ingin akuakultur menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, maka persoalannya bukan sekadar menambah jumlah kolam atau meningkatkan luas kawasan budidaya. Kita harus membangun sistem industri yang kuat dari hulu sampai hilir,” katanya.
Ia menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak pusat pembenihan modern yang terintegrasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dunia usaha, dan pembudidaya.
Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian tidak berhenti di laboratorium, sementara teknologi yang berkembang di industri tidak berjalan tanpa dukungan riset.
Akuakultur Bukan Sekadar Produksi Ikan
Lebih jauh, Prof. Rokhmin melihat akuakultur dalam kerangka pembangunan Blue Economy.
Ekonomi biru, menurut dia, tidak boleh direduksi menjadi aktivitas ekonomi yang kebetulan berlangsung di laut atau wilayah pesisir. Esensinya adalah bagaimana sumber daya laut dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan ekosistem.
“Blue Economy bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi dari laut. Blue Economy adalah memastikan setiap aktivitas ekonomi dari laut menghasilkan kesejahteraan manusia sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistemnya,” ujarnya.
Dalam perspektif tersebut, keberhasilan akuakultur tidak cukup diukur dari berapa ton ikan, kerang, udang atau komoditas lain yang diproduksi.
Indikatornya harus lebih luas: produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas produk, keamanan pangan, nilai tambah, pendapatan pembudidaya, penciptaan lapangan kerja, daya saing ekspor, sekaligus keberlanjutan ekosistem.
Pendekatan itu juga sejalan dengan perkembangan industri akuakultur di Western Australia. Pemerintah setempat menempatkan pembangunan hatchery sebagai bagian dari strategi memperkuat industri, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan ekonomi regional. Bahkan pengembangan hatchery Albany terus diperluas melalui investasi baru pada laboratorium, fasilitas grading benih, ruang nursery, greenhouse, dan peningkatan produksi mikroalga.
Indonesia Harus Belajar, Bukan Meniru
Meski demikian, Prof. Rokhmin menekankan bahwa Indonesia tidak perlu menyalin sistem Australia secara mentah.
Karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan Indonesia berbeda. Karena itu, praktik terbaik dari negara lain harus diadaptasi sesuai dengan kebutuhan nasional.
“Tugas kita adalah mengambil best practices, teknologi, kultur inovasi, dan sistem manajemen yang terbukti berhasil, lalu kita kembangkan sesuai dengan karakteristik ekologis, sosial, dan ekonomi Indonesia yang unik,” jelasnya.
Bagi Indonesia, pembelajaran tersebut menjadi semakin relevan ketika kebutuhan terhadap sumber pangan bergizi terus meningkat, sementara tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar.
Akuakultur dapat menjadi salah satu solusi strategis karena mampu menghasilkan pangan berbasis sumber daya perairan dengan peluang pengembangan yang luas.
Pada saat yang sama, sektor ini memiliki potensi menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pesisir, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan gizi, serta membuka peluang ekspor produk perikanan bernilai tambah.
Namun seluruh potensi tersebut membutuhkan kebijakan yang konsisten.
Indonesia membutuhkan investasi pada riset dan pengembangan, pendidikan serta pelatihan SDM, infrastruktur hatchery, teknologi budidaya, sistem pakan, biosekuriti, pengolahan hasil, logistik berpendingin, standardisasi, sertifikasi, hingga penguatan akses pasar.
Menjadikan Laut sebagai Sumber Kemakmuran
Bagi Prof. Rokhmin, transformasi akuakultur pada akhirnya merupakan bagian dari agenda yang lebih besar: menjadikan laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus fondasi kesejahteraan masyarakat.
Indonesia, menurut dia, tidak boleh selamanya berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai nilai global.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau pemasok bahan mentah dunia. Indonesia harus tampil sebagai kekuatan utama industri perikanan, akuakultur, Blue Food, dan Blue Economy dunia,” tegasnya.
Karena itu, kunjungan ke Albany Shellfish Hatchery bukan sekadar agenda melihat fasilitas teknologi di Australia Barat. Lebih dari itu, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kekayaan laut hanyalah modal awal.
Kemakmuran baru tercipta ketika sumber daya tersebut dikelola dengan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, investasi, tata kelola yang baik, dan sumber daya manusia berkualitas.
Dengan strategi tersebut, akuakultur dapat bergerak dari sekadar aktivitas produksi masyarakat pesisir menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional—menciptakan pangan, lapangan kerja, devisa, nilai tambah, dan kesejahteraan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem laut.
“Laut yang sehat, industri yang maju, dan masyarakat pesisir yang sejahtera adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Prof. Rokhmin.
