MONITOR, Jakarta – Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kelimpahan sumber daya alam untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan berbasis eksploitasi dan ekspor bahan mentah (Resource-Based Economy) harus ditinggalkan dan digantikan dengan ekonomi berbasis inovasi (Innovation-Based Economy) yang mengintegrasikan sains, teknologi, industrialisasi, hilirisasi, serta rantai pasok dari hulu hingga pasar.
Paradigma tersebut dinilai sangat relevan diterapkan pada sektor kelautan dan perikanan yang memiliki sumber daya besar, tetapi selama ini belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Gagasan itu disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dalam Kongres Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) ke-XVII di Kampus Politeknik AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
“Paradigma lama Resource-Based Economy yang hanya menjual bahan mentah harus kita tinggalkan. Kita harus masuk ke Innovation-Based Blue Economy, berbasis sains, teknologi, dan rantai pasok terintegrasi menuju Sustainable Economy,” ujar Prof. Rokhmin.
Menurutnya, persoalan utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia bukan semata-mata keterbatasan sumber daya, melainkan belum optimalnya kemampuan nasional mengubah sumber daya tersebut menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Potensi Besar, Nilai Tambah Belum Optimal
Secara global, sektor perikanan dan akuakultur menunjukkan betapa besar nilai strategis ekonomi kelautan. FAO mencatat produksi perikanan dan akuakultur dunia mencapai rekor 223,2 juta ton. Untuk pertama kalinya, produksi hewan akuatik dari budidaya melampaui perikanan tangkap. Pada saat yang sama, perdagangan produk akuatik dunia mencapai sekitar US$195 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan bukan lagi sekadar sektor primer penyedia bahan pangan. Ia telah berkembang menjadi bagian dari sistem ekonomi global yang mencakup produksi, pengolahan, logistik, teknologi, perdagangan, industri pangan, farmasi, kosmetik, bioteknologi, hingga jasa lingkungan.
Karena itu, Prof. Rokhmin menilai Indonesia harus bergerak dari sekadar resource extraction menuju value creation.
“Kalau ikan, rumput laut, udang, kepiting, lobster, dan berbagai biota laut hanya kita jual sebagai komoditas primer, maka sebagian besar nilai ekonominya justru dinikmati oleh negara yang menguasai teknologi pengolahan, branding, distribusi, dan pasar,” katanya.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, persoalan tersebut berkaitan dengan posisi suatu negara dalam global value chain. Negara yang hanya memasok bahan baku memperoleh nilai tambah relatif kecil, sedangkan nilai terbesar tercipta pada tahapan riset, teknologi, desain produk, pengolahan, standardisasi, logistik, pemasaran, hingga penguasaan konsumen.
Karena itu, transformasi sektor kelautan Indonesia harus diarahkan pada peningkatan posisi dalam rantai nilai tersebut.
Pelabuhan Jangan Sekadar Tempat Bongkar Ikan
Salah satu strategi yang ditawarkan Prof. Rokhmin adalah melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan secara menyeluruh.
Menurutnya, pelabuhan tidak boleh lagi dipahami sebatas tempat kapal bersandar, bongkar ikan, kemudian ikan dibawa ke pasar. Pelabuhan harus dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi kelautan yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, perdagangan, pembiayaan, teknologi, hingga pelayanan sosial bagi masyarakat pesisir.
“Pelabuhan perikanan jangan hanya menjadi tempat tambat-labuh. Kita harus mengubahnya menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu,” tegasnya.
Konsep tersebut mencakup integrasi industri hulu dan hilir, pabrik es, cold storage, fasilitas pengolahan, distribusi, perumahan nelayan, kelembagaan ekonomi, hingga sistem keamanan dan mutu pangan.
Dengan model tersebut, ikan yang didaratkan nelayan tidak langsung keluar sebagai bahan mentah. Sebagian dapat masuk ke industri pengolahan untuk menghasilkan produk bernilai tambah, seperti fresh fish, frozen fish, surimi, produk breaded, makanan siap konsumsi, hingga berbagai produk pangan fungsional.
Pada saat yang sama, sistem rantai dingin harus dibangun dari kapal, pelabuhan, tempat penyimpanan, transportasi, hingga pasar.
Hal ini penting karena rantai nilai produk perikanan sangat bergantung pada kualitas penanganan pascapanen. FAO mendefinisikan aquatic value chain sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan dari produksi hingga konsumen akhir, termasuk penangkapan atau budidaya, pengolahan, transportasi, perdagangan grosir dan ritel, serta berbagai jasa pendukung.
Dengan demikian, membangun industri kelautan tidak cukup hanya meningkatkan produksi ikan. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem yang mampu menjaga kualitas sekaligus meningkatkan nilai produk sepanjang rantai tersebut.
Dari Nelayan Penangkap Menjadi Pelaku Ekonomi
Prof. Rokhmin juga menekankan bahwa industrialisasi kelautan tidak boleh mengorbankan nelayan dan masyarakat pesisir.
Sebaliknya, nelayan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari rantai nilai dan mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional.
Ia menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan akses modal, tingginya biaya operasional, fluktuasi harga ikan, keterbatasan fasilitas penyimpanan, hingga ketergantungan pada tengkulak.
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menyebut sektor kelautan dan perikanan hanya memperoleh sekitar 0,35 persen kredit perbankan atau sekitar Rp19,78 triliun dari total kredit Rp5.687 triliun.
“Bagaimana nelayan mau sejahtera kalau akses pembiayaan masih sangat kecil dan mahal? Bagaimana mereka bisa melakukan modernisasi kalau modal dan teknologi tidak tersedia?” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan pemerintah, BUMN, BUMD, koperasi dan swasta dalam menyediakan sarana produksi yang berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi nelayan dan pelaku usaha.
Sistem tersebut harus dilengkapi dengan alternatif mata pencaharian ketika nelayan tidak dapat melaut akibat cuaca buruk atau musim paceklik. Alternatif tersebut dapat berupa budidaya, pengolahan hasil perikanan, wisata bahari maupun kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Dengan cara itu, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi berkembang menjadi pelaku utama ekonomi kelautan.
Industry 4.0 Masuk ke Laut
Transformasi ekonomi biru, lanjut Prof. Rokhmin, juga harus ditopang teknologi digital.
Ia menawarkan pemanfaatan Big Data, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Blockchain, drone, serta sistem digitalisasi perdagangan dan logistik.
Teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi informasi daerah penangkapan ikan, memantau kondisi lingkungan, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, memperbaiki efisiensi rantai dingin, melakukan traceability, serta mempertemukan nelayan dengan pasar secara lebih transparan.
Menurutnya, digitalisasi juga dapat menjadi instrumen untuk mengurangi asimetri informasi yang selama ini membuat posisi tawar nelayan lemah.
“Nelayan harus mengetahui harga pasar, mengetahui permintaan, mengetahui kualitas produknya, dan memiliki akses langsung kepada konsumen maupun industri,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, Prof. Rokhmin mendorong pengembangan sistem digital perikanan seperti FISH-ON yang mengintegrasikan data produksi, lelang ikan, transaksi, hingga informasi pasar.
Akuakultur Cerdas dan Industri Pengolahan
Selain perikanan tangkap, transformasi juga harus dilakukan pada sektor budidaya.
Prof. Rokhmin melihat akuakultur sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi kelautan masa depan. Namun, pengembangannya harus bergerak dari pola tradisional menuju smart aquaculture dengan memanfaatkan teknologi seperti Recirculating Aquaculture System (RAS), bioflok, Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), AI dan IoT untuk memantau kualitas air serta efisiensi pemberian pakan.
Arah tersebut sejalan dengan agenda Blue Transformation FAO yang menekankan perlunya peningkatan produksi pangan akuatik sekaligus efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan melalui inovasi teknologi dan penguatan rantai nilai.
Di sektor industri pengolahan, Indonesia juga harus bergerak dari produk tradisional menuju produk dengan standar mutu, keamanan pangan, desain kemasan, branding, dan sertifikasi internasional.
Prof. Rokhmin menekankan pentingnya memastikan pasokan bahan baku industri melalui kemitraan yang adil dengan nelayan dan pembudidaya, sekaligus memperkuat sertifikasi seperti HACCP untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Bioteknologi Laut: Dari Komoditas Menjadi Produk Masa Depan
Sektor yang dinilai memiliki potensi nilai tambah sangat besar adalah bioteknologi kelautan.
Menurut Prof. Rokhmin, berbagai organisme laut menyimpan senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan menjadi bahan pangan fungsional, farmasi, kosmetik, biomaterial, bioplastik, biofuel, hingga produk kesehatan.
Indonesia, katanya, tidak boleh terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan baku industri tersebut.
Rumput laut menjadi salah satu contoh. Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menyebut produksi rumput laut Indonesia mencapai sekitar 10,7 juta ton basah pada 2023, tetapi sebagian besar ekspor masih berupa bahan mentah atau produk dengan tingkat pengolahan rendah.
Padahal, pengembangan rumput laut dapat diarahkan ke produk dengan nilai tambah lebih tinggi, termasuk hidrokolloid, nutraceutical, bahan pangan alternatif, bioplastik, kosmetik, dan berbagai produk bioteknologi.
Demikian pula limbah cangkang udang, kepiting dan lobster yang dapat diolah menjadi chitosan untuk berbagai kebutuhan industri.
“Laut bukan hanya menghasilkan ikan. Laut menyediakan sumber daya genetik dan senyawa bioaktif yang dapat menjadi bahan baku industri masa depan,” ujarnya.
Blue Economy Harus Menggabungkan Ekonomi dan Ekologi
Namun, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa industrialisasi kelautan tidak boleh kembali mengulang kesalahan paradigma ekonomi ekstraktif.
Blue Economy bukan sekadar memperbesar produksi dan investasi, tetapi memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dalam batas ekologis.
FAO sendiri menempatkan keberlanjutan sumber daya, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, keterlibatan masyarakat, dan penguatan rantai nilai sebagai bagian penting dari transformasi sistem pangan akuatik.
Karena itu, pembangunan pelabuhan, kawasan industri, perikanan tangkap, budidaya maupun bioteknologi harus berjalan bersamaan dengan perlindungan ekosistem pesisir dan laut.
Mangrove, lamun dan terumbu karang, misalnya, tidak dapat dipandang sekadar sebagai kawasan konservasi yang tidak memiliki nilai ekonomi. Ekosistem tersebut merupakan infrastruktur ekologis yang menopang produktivitas perikanan, melindungi pesisir, menyimpan karbon, dan menyediakan jasa lingkungan.
“Produksi harus efisien, ekologi harus lestari, dan nelayan serta pelaku usaha harus sejahtera. Itulah Blue Economy sejati,” tegasnya.
Menyiapkan SDM Ekonomi Biru
Pada akhirnya, Prof. Rokhmin menilai seluruh agenda tersebut tidak akan berjalan tanpa pembangunan sumber daya manusia.
Mahasiswa perikanan, menurutnya, tidak cukup hanya menguasai ilmu teknis perikanan. Mereka harus memahami teknologi digital, kewirausahaan, manajemen industri, pemasaran, bahasa asing, kepemimpinan, komunikasi, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi.
“Semua teknologi itu akan mati tanpa SDM. Di sinilah peran HIMAPIKANI,” katanya.
Ia mendorong perguruan tinggi perikanan memperkuat hubungan antara pendidikan, penelitian, industri dan pemerintah. Kampus harus menjadi pusat inovasi yang menghasilkan teknologi dan model bisnis yang dapat diadopsi masyarakat serta dunia usaha.
Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa perikanan tidak hanya disiapkan menjadi pencari kerja, tetapi menjadi problem solver, inovator, wirausahawan, peneliti, teknokrat dan pemimpin ekonomi kelautan.
Prof. Rokhmin menegaskan, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu motor utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, peluang tersebut hanya akan menjadi kekuatan ekonomi apabila sumber daya alam dikawinkan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, industri, SDM berkualitas dan tata kelola yang baik.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negara penjual bahan mentah. Kita harus menjadi bangsa yang mampu menciptakan teknologi, menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, menguasai pasar, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Dari Resource-Based Economy kita harus naik kelas menjadi Innovation-Based Blue Economy menuju Sustainable Economy,” pungkasnya.
