MONITOR, Padang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat pendampingan bagi pengusaha UMKM di Sumatera Barat yang terdampak bencana agar tidak hanya mampu bangkit, tetapi juga terus tumbuh dan meningkatkan daya saing usaha.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, serta fasilitasi pembiayaan guna mendukung keberlanjutan usaha sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan, pemulihan UMKM pascabencana merupakan bagian dari mandat pemerintah yang membutuhkan penanganan serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Kementerian UMKM sebagai leading sector dalam penguatan UMKM memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengusaha terdampak memperoleh dukungan yang dibutuhkan, tidak hanya untuk kembali menjalankan usaha, tetapi juga mengembangkan usahanya agar semakin tangguh dan berdaya saing.
“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Jumat (2/10).
Helvi menyampaikan, pemerintah telah memberikan dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui bantuan Presiden. Khusus di Sumatera Barat, bantuan tersebut menjangkau sekitar 38 ribu UMKM dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Bantuan harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan dan pemulihan usaha sehingga pengusaha UMKM dapat kembali menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.
“Kami memahami harapan Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar pendampingan ini tidak berhenti begitu saja. Karena itu, tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan yang kemudian digunakan tanpa arah pemberdayaan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha. Selain menyalurkan bantuan Presiden, kami juga menjalankan pelatihan dan pendampingan agar ketika Bapak dan Ibu memulai usaha kembali, usaha tersebut dapat terus berjalan dan berkembang,” kata Helvi.
Ia menjelaskan, pemulihan usaha pascabencana membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Pengusaha UMKM tidak hanya menghadapi kerusakan alat produksi dan kehilangan persediaan, tetapi juga harus membangun kembali basis pelanggan, memperluas pasar, dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, pendampingan diarahkan untuk membantu pengusaha UMKM memperbaiki kualitas produk, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat pemasaran, serta memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
Kementerian UMKM sebelumnya telah mengawali komitmen pendampingan melalui aktivasi Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026. Program tersebut mengusung tiga tahapan pendampingan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.
Melalui pendekatan tersebut, pengusaha UMKM diharapkan dapat menjalani proses pemulihan secara bertahap, mulai dari membangun kembali kesiapan untuk berusaha hingga meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana, penguatan kapasitas diarahkan untuk mendukung pengusaha UMKM memasuki tahap pertumbuhan. Secara keseluruhan, program tersebut dirancang menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional, termasuk 752 peserta Regional II yang dipusatkan di Kota Padang.
Helvi menekankan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Dampak pendampingan harus tercermin dalam perkembangan nyata usaha, mulai dari perbaikan kualitas produk, peningkatan jumlah pesanan, perluasan pasar, hingga pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir. Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” ungkap Helvi.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Helvi mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, serta berbagai mitra strategis lainnya.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengusaha UMKM memperoleh tindak lanjut yang jelas setelah mengikuti pendampingan, termasuk akses terhadap konsultasi, informasi layanan, pembiayaan, serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha.
Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam memperkuat usaha masyarakat yang terdampak bencana.
Menurut Mahyeldi, penguatan UMKM merupakan langkah strategis bagi Sumatera Barat karena sektor tersebut memiliki peran besar dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sektor UMKM bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai pendampingan terhadap UMKM terdampak bencana menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat membenahi sekaligus membangun kembali usahanya. Menurutnya, proses pemulihan tersebut membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi seluruh pihak.
Mahyeldi juga mengapresiasi kehadiran jajaran Kementerian UMKM dalam kegiatan tersebut sebagai wujud dukungan langsung pemerintah pusat terhadap pengusaha UMKM di Sumatera Barat dalam membangun kembali usaha dan sumber penghidupan mereka.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta mitra strategis lainnya, Kementerian UMKM terus memperkuat ekosistem pendampingan yang mampu menjawab kebutuhan pengusaha UMKM secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, pemulihan UMKM pascabencana di Sumatera Barat diharapkan tidak berhenti pada kembalinya aktivitas usaha, tetapi berlanjut pada peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan ekonomi, serta penguatan daya saing produk lokal sebagai bagian dari pemulihan ekonomi daerah.
