MONITOR, Surabaya – Indonesia tidak kekurangan sumber daya untuk menjadi negara maju. Persoalannya justru terletak pada kemampuan mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah, teknologi, industri, lapangan kerja, dan kesejahteraan, tanpa menghancurkan fondasi ekologisnya.
Di tengah ancaman perubahan iklim, krisis pangan, perang dagang, disrupsi rantai pasok, serta tekanan terhadap keanekaragaman hayati, orientasi pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam dinilai semakin tidak memadai. Di titik inilah ekonomi biru memperoleh relevansi strategis.
Gagasan tersebut kembali ditegaskan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, dalam forum 9th International Conference on Fisheries and Marine (INCOFIMS) & 7th International Conference on Biotechnology and Food Science (INCOBIFS) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (2/9/2026).
Dalam forum internasional tersebut, Prof. Rokhmin mengangkat tema “The Potential of Blue Economy as a Game Changer Towards Golden Indonesia 2045.”
Pesannya tegas: ekonomi biru tidak boleh lagi ditempatkan sebagai isu sektoral kelautan dan perikanan. Ia harus diposisikan sebagai strategi transformasi ekonomi nasional.
Laut: Dari Objek Eksploitasi Menjadi Mesin Pertumbuhan Rendah Karbon
Menurut Prof. Rokhmin, krisis ekologis global justru membuka ruang strategis bagi negara-negara yang mampu mengembangkan model ekonomi rendah karbon.
Produksi pangan dari laut, khususnya melalui akuakultur, perikanan berkelanjutan, dan bioteknologi kelautan, memiliki karakteristik yang dapat mendukung efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus menekan tekanan terhadap ekosistem daratan.
Lebih jauh, ekosistem pesisir dan laut memiliki fungsi ekologis penting dalam menyerap dan menyimpan karbon.
Karena itu, laut tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan berapa ton ikan yang dapat ditangkap atau berapa rupiah yang dapat dihasilkan. Nilai ekonomi laut juga harus memperhitungkan jasa ekosistem, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, perlindungan pesisir, serta kapasitasnya menyediakan pangan dan bahan baku industri secara berkelanjutan.
“Akuakultur, perikanan, dan industri bioteknologi kelautan memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dan bahkan mampu memitigasi pemanasan global melalui fungsi sekuestrasi karbon,” tegas Prof. Rokhmin.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penting: laut bukan lagi sekadar frontier eksploitasi, melainkan bagian dari solusi atas krisis iklim.
Revolusi Akuakultur Sudah Dimulai
Perubahan paradigma tersebut bukan tanpa dasar. Data FAO SOFIA 2026 yang dipaparkan Prof. Rokhmin menunjukkan bahwa produksi hewan akuatik dunia pada 2024 telah mencapai sekitar 195 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 103 juta ton berasal dari akuakultur, sementara perikanan tangkap sekitar 92 juta ton.
Dengan demikian, akuakultur telah menyumbang sekitar 53 persen produksi hewan akuatik dunia.
Angka tersebut menandai perubahan struktural dalam sistem pangan global. Pertumbuhan produksi pangan akuatik dalam beberapa dekade terakhir semakin bertumpu pada budidaya, sementara produksi perikanan tangkap cenderung stagnan.
Sekitar 3,1 miliar penduduk dunia bahkan memperoleh sedikitnya 20 persen kebutuhan protein hewaninya dari pangan akuatik. Artinya, akuakultur bukan lagi industri alternatif. Ia telah menjadi salah satu pilar ketahanan pangan dunia.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut seharusnya dibaca sebagai peluang strategis. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, serta kekayaan biodiversitas laut yang sangat besar, Indonesia memiliki modal alam untuk menjadi salah satu pusat ekonomi biru dunia.
Namun, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa keunggulan komparatif tidak otomatis berubah menjadi keunggulan kompetitif.
Di sinilah problem Indonesia bermula. Indonesia Kaya Laut, tetapi Masih Miskin Nilai Tambah
Indonesia telah berada di jajaran produsen utama perikanan dunia. Data FAO 2023 yang dipaparkan menunjukkan Indonesia berada di peringkat kedua dunia untuk produksi perikanan tangkap dengan sekitar 7,82 juta ton.
Dalam akuakultur, Indonesia juga berada di jajaran teratas dunia. Ironisnya, kekuatan produksi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan nilai tambah dan kesejahteraan pelaku usaha.
Persoalannya bukan semata-mata kemampuan menghasilkan komoditas. Masalah fundamentalnya adalah Indonesia masih terlalu sering menjual komoditas sebelum berhasil menguasai teknologi, industri pengolahan, branding, pasar, dan rantai nilai globalnya.
Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi kelautan tidak boleh berhenti pada pertanyaan: berapa banyak ikan yang diproduksi, tapi berapa besar nilai tambah yang berhasil ditangkap Indonesia dari setiap kilogram sumber daya kelautan yang dihasilkan?
Di sinilah hilirisasi, traceability, digitalisasi, riset, artificial intelligence, bioteknologi, dan integrasi rantai pasok menjadi sangat menentukan.
Prof. Rokhmin memperkirakan potensi ekonomi dari 11 sektor kelautan Indonesia mencapai sekitar US$1,348 triliun per tahun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa laut sesungguhnya bukan sektor pinggiran dalam perekonomian nasional. Ia merupakan ruang ekonomi raksasa yang selama ini belum dioptimalkan secara maksimal.
Bioteknologi Kelautan: Pertarungan Masa Depan Bukan Lagi Menjual Ikan
Jika akuakultur merupakan salah satu mesin pangan masa depan, maka bioteknologi kelautan merupakan salah satu mesin industri masa depan.
Potensi tersebut mencakup farmasi, pangan fungsional, nutraceutical, kosmetik, biomaterial, bioplastik, biofuel hingga berbagai produk kesehatan.
Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditiru negara lain: biodiversitas laut tropis yang sangat besar.
Namun biodiversitas tanpa riset hanya akan menjadi kekayaan biologis yang tidak menghasilkan nilai ekonomi optimal.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah kekayaan genetik dan biodiversitas laut menjadi inovasi berbasis pengetahuan dan produk industri bernilai tinggi.
Senyawa bioaktif dari organisme laut, misalnya, dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan farmasi, pangan fungsional dan kosmetik.
Chitosan dari limbah udang, fucoidan dari rumput laut, astaxanthin, kolagen ikan, mikroalga, hingga berbagai biomaterial laut menunjukkan bahwa masa depan industri kelautan tidak berhenti pada komoditas primer.
Dari laut bukan hanya bisa menghasilkan ikan. Dari laut dapat lahir obat, pangan fungsional, material baru, kosmetik, energi, hingga teknologi lingkungan.
Inilah alasan mengapa ekonomi biru harus dikaitkan langsung dengan agenda industrialisasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paradoks Rumput Laut: Kaya Potensi, Masih Menjual Bahan Mentah
Salah satu contoh paling jelas adalah rumput laut. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri hilir rumput laut. Namun struktur ekspornya masih menunjukkan persoalan klasik ekonomi Indonesia: komoditas mentah lebih dominan dibanding produk bernilai tambah tinggi.
Menurut data yang dipaparkan Prof. Rokhmin, sekitar 66,61 persen ekspor rumput laut Indonesia masih berupa rumput laut kering mentah, sementara produk olahan sekitar 33,39 persen.
Padahal, pasar masa depan tidak berhenti pada agar-agar atau karagenan. Rumput laut dapat dikembangkan menjadi biostimulan pertanian, bioplastik, protein alternatif, bahan farmasi, kosmetik, biomaterial hingga berbagai produk industri berbasis bioekonomi.
Dengan kata lain, persoalan Indonesia bukan kekurangan komoditas tetapi kekurangan keberanian dan kapasitas untuk naik kelas dari penjual bahan baku menjadi pemilik teknologi dan industri.
Mengapa Nelayan dan Pembudidaya Belum Sejahtera?
Potensi ekonomi kelautan yang sangat besar tidak otomatis mengangkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya apabila struktur produksinya masih didominasi usaha skala kecil, teknologi rendah, akses pembiayaan terbatas, rantai pasok panjang, harga input tinggi, serta lemahnya akses pasar.
Prof. Rokhmin mengidentifikasi berbagai persoalan struktural, mulai dari dominasi usaha tradisional, mahalnya pakan, kualitas benih, penyakit, polusi, infrastruktur, lemahnya riset dan pengembangan, kualitas sumber daya manusia, iklim investasi hingga inkonsistensi kebijakan.
Karena itu, kemiskinan nelayan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan sosial atau subsidi.
Problemnya adalah persoalan produktivitas, struktur pasar, teknologi, kelembagaan dan distribusi nilai tambah.
Nelayan harus ditempatkan bukan sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku utama dalam rantai nilai industri kelautan.
Demikian pula pembudidaya tidak cukup hanya diberi benih dan pakan. Mereka membutuhkan ekosistem industri yang mencakup teknologi produksi, pembiayaan, jaminan pasar, cold chain, pengolahan, standardisasi dan akses ekspor.
Karena itu, transformasi ekonomi biru membutuhkan perubahan orientasi.
Pertama, dari eksploitasi menuju keberlanjutan.
Kedua, dari volume menuju value.
Ketiga, dari komoditas menuju produk berteknologi.
Keempat, dari usaha tradisional menuju industri berbasis digital dan AI.
Kelima, dari ekspor bahan mentah menuju penguasaan rantai nilai global.
Dan yang paling penting, dari pembangunan sektoral menuju ekosistem ekonomi biru yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Untuk akuakultur, misalnya, Prof. Rokhmin mendorong revitalisasi tambak dan keramba, pengembangan kawasan baru sesuai tata ruang dan daya dukung lingkungan, penguatan pusat induk dan hatchery, penggunaan benih unggul, reformasi industri pakan, penerapan Best Aquaculture Practices, teknologi Industri 4.0, AI serta sistem manajemen rantai pasok terintegrasi.
Sementara sektor perikanan tangkap perlu ditopang pendekatan bioekonomi agar produksi tidak mengorbankan keberlanjutan stok ikan.
Prinsipnya sederhana: laut harus dipanen berdasarkan daya dukung ekosistem, bukan berdasarkan kerakusan pasar.
Gagasan ekonomi biru Prof. Rokhmin membawa isu kelautan keluar dari kotak sektoral, bukan hanya urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menyentuh ketahanan pangan, energi, industri, kesehatan, farmasi, teknologi, pendidikan, riset, perdagangan, investasi, lingkungan dan geopolitik.
Karena itu, agenda ekonomi biru membutuhkan kolaborasi penta-helix: pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan media.
Perguruan tinggi harus menghasilkan riset yang dapat dikomersialisasikan. Industri harus berani berinvestasi dalam teknologi. Pemerintah harus membangun regulasi dan insentif yang kondusif. Masyarakat pesisir harus menjadi pelaku utama, bukan objek pembangunan.
Sementara negara harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut berlangsung dalam batas daya dukung dan daya tampung ekosistem.
Sebab, apabila laut rusak, maka Indonesia bukan hanya kehilangan ikan tetapi juga kehilangan pangan, pekerjaan, biodiversitas, perlindungan pesisir, potensi karbon biru dan masa depan ekonomi.
Laut dan Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045 pada akhirnya tidak cukup diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang produktif, inklusif, rendah karbon, berbasis inovasi dan berkelanjutan.
Ekonomi biru memiliki peluang untuk memenuhi seluruh persyaratan tersebut—dengan catatan Indonesia mampu melakukan transformasi fundamental. Bukan lagi sekadar menjadi negara kaya sumber daya alam, tetapi menjadi negara penguasa teknologi dan rantai nilai kelautan.
