MONITOR, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi dan berbagai capaian pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026 dinilai perlu diikuti dengan agenda yang lebih konkret dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.
Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mengapresiasi capaian pemerintah yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan, namun mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak cukup diukur dari indikator makroekonomi.
Menurutnya, ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu diterjemahkan menjadi pekerjaan produktif, pendapatan yang layak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“All in semua cukup bagus, tetapi sekali lagi masalah mendasar bangsa yaitu mengenai pengangguran dan kemiskinan, serta tingkat kemiskinan masih belum ter-address,” ujar Rokhmin kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Rokhmin menilai persoalan tersebut penting mendapat perhatian karena angka kemiskinan secara statistik dapat memberikan gambaran yang berbeda ketika digunakan ukuran atau garis kemiskinan yang lebih mencerminkan kebutuhan hidup masyarakat.
Ia menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan nasional berada di kisaran 8,1 persen atau sekitar 24 juta orang. Namun, menurutnya, angka tersebut perlu dibaca secara lebih kritis dengan mempertimbangkan standar kebutuhan hidup yang lebih realistis.
“Meskipun menurut BPS kemiskinan kita itu sudah tinggal 8,1 persen saja atau sekitar 24 juta, tetapi itu menurut World Bank garis kemiskinannya terlalu rendah, hanya Rp660.000 per orang per bulan,” katanya.
Bagi Rokhmin, persoalan kesejahteraan tidak berhenti pada berapa banyak penduduk yang secara statistik berada di bawah garis kemiskinan. Yang tidak kalah penting adalah melihat daya beli, tingkat pendapatan, kualitas pekerjaan, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Persoalan tersebut, lanjutnya, terlihat nyata pada kelompok masyarakat yang menjadi bagian penting dari perhatian Komisi IV DPR RI, khususnya petani dan nelayan.
“Misalnya di bidang kami di Komisi IV, petani dan nelayan pendapatannya rata-ratanya sampai sekarang itu masih Rp2,3 juta per orang per bulan. Itu kan masih jauh panggang dari api kalau garis kemiskinannya itu sekitar Rp14 juta per keluarga,” ujar Rokhmin.
Karena itu, ia menilai agenda pembangunan ke depan perlu diarahkan lebih kuat pada job creation atau penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Rokhmin, akan kehilangan sebagian makna sosialnya apabila tidak menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan harus memiliki efek pengganda terhadap kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu ke depan menurut saya, yang harus dikebut itu adalah bagaimana job creation. Jadi program penunjang pembangunan yang menciptakan lapangan kerja yang income-nya atau pendapatannya itu menyejahterakan,” tandasnya.
Pertumbuhan Harus Berkualitas
Catatan Rokhmin tersebut menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu agenda strategis pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja besar, termasuk pertanian, perikanan, industri pengolahan, UMKM, dan berbagai sektor ekonomi produktif lainnya, menjadi penting untuk diperkuat.
Bagi Indonesia, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kualitas transformasi struktural ekonomi. Peningkatan produktivitas harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan, sehingga masyarakat tidak sekadar berpindah dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain, tetapi mengalami peningkatan kesejahteraan secara nyata.
Dengan demikian, pesan utama dari catatan Rokhmin adalah bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terletak pada tingginya pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, melainkan pada kemampuan negara mengubah pertumbuhan tersebut menjadi pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan kehidupan rakyat yang semakin sejahtera.
Catatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa agenda pembangunan nasional harus terus menjembatani jarak antara indikator makroekonomi dan realitas sosial-ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
