Fahri Hamzah Sebut Tata Kelola Haji Era Prabowo Mulai Naik Kelas

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai upaya pemerintah membenahi tata kelola ibadah haji mulai menunjukkan perkembangan positif. Pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji pada era Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi langkah baru yang menunjukkan keseriusan negara memperbaiki sistem pelayanan haji secara menyeluruh.

Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan jemaah Indonesia, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola ibadah haji.

Mantan Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menilai pengelolaan haji di bawah pemerintahan Presiden Prabowo mulai memperlihatkan perubahan nyata melalui berbagai pembenahan pelayanan dan tata kelola.

Menurut Fahri, pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi sekadar berbicara mengenai reformasi pelayanan, melainkan mulai menjalankan langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh jemaah.

“Dalam urusan haji, pemerintahan Presiden Prabowo tampaknya mulai menunjukkan perbedaan yang jelas, bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang langsung dirasakan jemaah,” ujar Fahri, Minggu (10/5/2026).

Ia menilai sejumlah perbaikan mulai terlihat di lapangan, mulai dari kualitas makanan yang lebih layak, pelayanan yang lebih tertib, hingga kesiapan petugas dalam mendampingi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.

Selain itu, Fahri juga mengapresiasi upaya pemerintah menjaga biaya haji tetap terjangkau di tengah kompleksitas pengelolaan jutaan antrean jemaah Indonesia. Ia berharap sistem antrean haji dapat terus diperbaiki agar masa tunggu keberangkatan yang saat ini mencapai puluhan tahun dapat dipersingkat.

Fahri turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas petugas haji. Menurut dia, pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pelayanan lapangan menjadi langkah tepat karena penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik, disiplin, dan koordinasi yang kuat.

“Dulu banyak laporan, petugas haji jangankan menolong, malah ditolong,” kata Fahri.

Ia menilai pembentukan Kementerian Haji menjadi momentum penting untuk mengatasi persoalan birokrasi yang selama ini dinilai lambat dan tumpang tindih dalam pengelolaan ibadah haji.

“Haji adalah perjalanan spiritual yang kolosal. Di dalamnya banyak elemen logistik dan manajemen spasial yang harus ditangani secara profesional,” ujarnya.

Selain pembenahan pelayanan, Fahri juga mengapresiasi langkah pemerintah menertibkan travel haji yang dinilai tidak amanah. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan janji palsu terkait keberangkatan haji.

Ia juga menyoroti gagasan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah yang dinilai dapat menjadi proyek strategis untuk membantu meringankan beban fisik jemaah selama menjalankan ibadah.

Meski memberikan apresiasi terhadap berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah, Fahri menegaskan evaluasi tetap harus dilakukan secara berkala agar peningkatan pelayanan haji berjalan konsisten dari tahun ke tahun.

“Jika konsistensi ini dijaga, maka sejarah mungkin akan mencatat bahwa di era Prabowo, pelayanan haji tidak hanya membaik, tetapi naik kelas,” pungkasnya.