BERITA

Hasto Jadi Tersangka, KPK Cegah Yasonna Laoly ke Luar Negei

MONITOR, Jakarta – KPK mencegah Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri. Dia dicegah terkait kasus dugaan korupsi suap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks caleg PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yasonna Laoly menilai upaya pencegahan tersebut merupakan kewenangan KPK, Yasonna dicegah ke luar negeri selama 6 bulan kedepan.

“Ya itu terserah KPK aja kan? Ya itu aturannya, ya sudah,” ujarnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat (10/01/2025).

Politisi PDIP itu pun menyebut sudah menerima surat pencegahannya ke luar negeri dari KPK. “Memang sudah dikirim, baru saya dapat suratnya,” ucapnya.

Yasonna turut dicegah bersama Hasto Kristiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hasto dijerat tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Gelar perkara KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dilakukan pada Jumat (20/12). Dua hari sebelumnya, KPK memeriksa Yasonna sebagai saksi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut bahwa Yasonna akan kembali dipanggil terkait dengan kasus Hasto Kristiyanto usai pencegahan ke luar negeri tersebut.

“Betul, Yasonna akan dipanggil untuk kasus Hasto.” ujar Fitroh kepada media.

Meski begitu, KPK belum menyampaikan terkait waktu pemanggilan Yasonna untuk diperiksa dalam kasus tersebut.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

2 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

3 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

6 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

6 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

6 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

6 jam yang lalu