Yasonna Laoly dibelakang Ketum PDIP Megawati. (foto: Instagram yasonna.laoly)
MONITOR, Jakarta – KPK mencegah Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri. Dia dicegah terkait kasus dugaan korupsi suap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks caleg PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Yasonna Laoly menilai upaya pencegahan tersebut merupakan kewenangan KPK, Yasonna dicegah ke luar negeri selama 6 bulan kedepan.
“Ya itu terserah KPK aja kan? Ya itu aturannya, ya sudah,” ujarnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat (10/01/2025).
Politisi PDIP itu pun menyebut sudah menerima surat pencegahannya ke luar negeri dari KPK. “Memang sudah dikirim, baru saya dapat suratnya,” ucapnya.
Yasonna turut dicegah bersama Hasto Kristiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hasto dijerat tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Gelar perkara KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dilakukan pada Jumat (20/12). Dua hari sebelumnya, KPK memeriksa Yasonna sebagai saksi.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut bahwa Yasonna akan kembali dipanggil terkait dengan kasus Hasto Kristiyanto usai pencegahan ke luar negeri tersebut.
“Betul, Yasonna akan dipanggil untuk kasus Hasto.” ujar Fitroh kepada media.
Meski begitu, KPK belum menyampaikan terkait waktu pemanggilan Yasonna untuk diperiksa dalam kasus tersebut.
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…