Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa
MONITOR, Jakarta – Vonis penundaan Pemilu yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai memunculkan kegaduhan baru. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, meminta Mahkamah Agung (MA) segera bersikap atas kegaduhan tersebut.
Menurut Saan, sikap MA ditengah polemik putusan PN Jakpus akan mengakhiri kegaduhan yang terjadi.
“Ya (MA harus bersikap), biar tidak tambah ramai,” kata Saan Mustopa kepada awak media.
Selain itu, ia meminta MA memberikan peringatan kepada PN Jakpus. Sebab PN Jakpus tidak memiliki kewenangan menangani perkara sengketa pemilu, termasuk hasil proses verifikasi faktual parpol.
“Karena sudah jelas bahwa itu di luar kewenangan menangani sengketa proses pemilu, dalam hal ini sengketa verifikasi parpol,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penundaan proses Pemilu lantaran partai baru tersebut tidak diloloskan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2024.
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, meminta pemerintah serius mengantisipasi…
MONITOR, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 352.578 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada…
MONITOR, Surabaya – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) semakin menunjukkan daya tariknya sebagai destinasi utama…
MONITOR, Jakarta – Arus lalu lintas di sejumlah ruas tol yang dikelola Jasamarga Nusantara Tollroad Regional…
MONITOR, Jakarta – DPR RI menerima kunjungan delegasi United Kingdom All-Party Parliamentary Group (APPG) on…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengingatkan pekerja/buruh dan pengusaha agar tidak berhenti pada hubungan…