DPR RI dan Parlemen Inggris Perkuat Diplomasi Konservasi

MONITOR, Jakarta – DPR RI menerima kunjungan delegasi United Kingdom All-Party Parliamentary Group (APPG) on International Conservation yang didukung oleh International Conservation Caucus Foundation (ICCF) dalam forum Parliamentary Hearing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan parliamentary diplomacy Indonesia dalam merespons tantangan global, khususnya pada isu perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta inovasi pembiayaan lingkungan berbasis kemitraan.

Delegasi DPR RI dipimpin oleh Budisatrio Djiwandono, bersama Rokhmin Dahuri, Rina Sa’adah, Husein Fadlulloh, Yan Permenas Mandenas, dan Ravindra Airlangga. Sementara delegasi Inggris dipimpin oleh Barry Gardiner bersama Graham Stuart, Kerry McCarthy, dan Blake Stephenson.

Dorong Skema Pembiayaan Berkelanjutan

Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah pengembangan skema pembiayaan taman nasional melalui Public Private Partnership (PPP). Skema ini dinilai sebagai instrumen penting dalam menjembatani keterbatasan fiskal negara berkembang dalam membiayai konservasi.

“Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada APBN untuk menjaga kawasan konservasi. Dibutuhkan skema pembiayaan inovatif yang melibatkan sektor swasta, namun tetap dalam kerangka tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Budisatrio Djiwandono.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik global yang didorong oleh berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan OECD, yang menempatkan PPP sebagai instrumen penting dalam pembiayaan infrastruktur hijau (green infrastructure financing).

Penataan Ruang dan Batas Minimum Kawasan Lindung

Dalam forum tersebut, Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya kebijakan tata ruang berbasis ekologi.

“Setiap wilayah idealnya memiliki minimal 30 persen kawasan lindung. Ini bukan sekadar angka normatif, tetapi batas ekologis untuk memastikan keberlanjutan kehidupan dan mencegah bencana yang semakin sering terjadi,” tegasnya.

Gagasan ini selaras dengan kerangka global seperti 30 by 30 target yang diusung dalam Convention on Biological Diversity, yang menargetkan perlindungan 30 persen daratan dan lautan dunia pada tahun 2030.

Konservasi sebagai Jalan Tengah: Ekonomi dan Ekologi

Lebih jauh, Rokhmin Dahuri menekankan bahwa konservasi di negara berkembang harus ditempatkan dalam perspektif keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

“Konservasi tidak boleh dipahami sebagai ‘mengunci’ sumber daya alam. Justru konservasi adalah cara mengelola sumber daya secara bijak agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga ekosistem untuk generasi mendatang,” jelasnya.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip sustainable development sebagaimana dirumuskan dalam United Nations melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-13 (climate action) dan ke-14 (life below water).

Potensi Strategis Blue Carbon Indonesia

Forum ini juga menyoroti posisi strategis Indonesia dalam pengembangan blue carbon. Dengan sekitar 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia memiliki ekosistem pesisir yang menjadi salah satu penyerap karbon paling efektif di dunia.

“Mangrove Indonesia memiliki kapasitas serap karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan hutan daratan. Ini adalah keunggulan strategis yang harus dikelola secara serius, termasuk melalui rehabilitasi tambak-tambak terlantar,” ungkap Rokhmin Dahuri.

Kajian dari Intergovernmental Panel on Climate Change juga menunjukkan bahwa ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan rawa payau memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan dan penyimpanan karbon jangka panjang.

Instrumen Global Governance

Melalui forum ini, DPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki posisi strategis dalam membangun global environmental governance, khususnya dalam memperkuat kolaborasi lintas negara.

“Isu lingkungan dan perubahan iklim tidak bisa diselesaikan secara unilateral. Dibutuhkan kerja sama global yang adil, termasuk dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang,” tutup Budisatrio Djiwandono.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi Indonesia–Inggris dalam konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengembangan model pembiayaan inovatif yang mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan.