Raker dengan KKP, Komisi IV DPR Soroti Tata Kelola hingga Keadilan Ekonomi Nelayan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja (RAKER) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin menilai sektor kelautan dan perikanan nasional di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menunjukkan capaian yang cukup progresif. Hal itu tercermin dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan yang menembus lebih dari Rp2,4 triliun—tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, produksi perikanan nasional sepanjang periode 2020–2025 juga mengalami kenaikan sekitar 18 persen.

Menurut Prof. Rokhmin, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan mulai bergerak menuju arah pembangunan yang lebih produktif, kompetitif, dan berdaya tahan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kelautan tidak boleh hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus mampu menghadirkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekologis secara seimbang.

“Pembangunan kelautan dan perikanan harus berpijak pada prinsip keberlanjutan. Tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan keadilan sosial bagi nelayan serta menjaga keberlanjutan ekologi laut,” tegas Prof. Rokhmin.

Dalam aspek teknis, Prof. Rokhmin menyoroti rendahnya tingkat penyerapan anggaran KKP RI dibandingkan sejumlah kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan.

Padahal, menurutnya, efektivitas penyerapan anggaran merupakan indikator penting untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal dan berdampak langsung kepada masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Ia juga mendorong KKP RI untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, termasuk dengan lebih terbuka dalam mempublikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara dari sisi substantif, Prof. Rokhmin menyampaikan sejumlah perhatian strategis. Pertama, indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan dinilai masih terlalu berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal, mengacu pada standar Food and Agriculture Organization (FAO), pembangunan sektor kelautan dan perikanan seharusnya dibangun secara seimbang di atas tiga dimensi utama, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi.

Kedua, dalam implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pendekatan pembangunan dinilai tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas fisik semata.

Menurut Prof. Rokhmin, peningkatan produktivitas nelayan harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui penyediaan sarana pendukung seperti cool box dan sistem rantai dingin guna menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.

Ketiga, ia menekankan pentingnya pembangunan ekosistem perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam konteks ini, dukungan transportasi logistik dan distribusi hasil perikanan menuju pasar dinilai menjadi faktor strategis yang selama ini belum mendapat perhatian optimal.

“Jangan sampai produksi meningkat, tetapi distribusi dan akses pasar lemah. Akibatnya harga jatuh dan nelayan tetap tidak sejahtera,” ujarnya.

Keempat, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Ia menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi terutama ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankan dan mengelolanya.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin juga menyoroti pentingnya diversifikasi komoditas dalam pengembangan budidaya perikanan nasional. Ketergantungan terhadap satu jenis komoditas dinilai berisiko tinggi terhadap kegagalan produksi maupun fluktuasi pasar.

Karena itu, menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut kawasan tambak skala luas sebaiknya dikembangkan melalui berbagai komoditas potensial, tidak hanya berfokus pada ikan nila.

Sejalan dengan peningkatan produksi budidaya nasional, pemerintah juga diminta memperhatikan kemampuan serapan pasar agar tidak terjadi over supply yang justru merugikan para pembudidaya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu turut menyinggung pengembangan modelling tambak di kawasan Kebumen dan Waingapu yang dinilai masih belum optimal, padahal kedua wilayah tersebut memiliki potensi besar, khususnya untuk budidaya udang vaname. Karena itu, ia mendorong optimalisasi kawasan tersebut sekaligus pengembangan ke wilayah potensial lainnya, termasuk Karimunjawa.

Sebagai penutup, Prof. Rokhmin menyampaikan aspirasi nelayan Pantura terkait akses dan harga BBM subsidi yang dinilai masih membebani operasional melaut. Ia meminta KKP RI untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia guna mengkaji kembali skema akses dan harga BBM bagi nelayan kecil.

Berangkat dari berbagai dinamika tersebut, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB itu menegaskan bahwa penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional memerlukan kolaborasi multisektor yang terintegrasi, mulai dari tata kelola pemerintahan, penguatan SDM, infrastruktur logistik, hingga keberpihakan kebijakan terhadap kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekologi laut Indonesia.