MEGAPOLITAN

Paska Lebaran, Jakarta Diperkirakan Bebas dari Pendatang

MONITOR, Jakarta – Paska lebaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepertinya akan memberi ruang sebebas-bebasnya bagi para pendatang. Pasalnya, Pemprov DKI tidak akan
menggelar Operasi Yustisi terhadap para pendatang di ibu kota usai lebaran tahun ini.

“Kami tekankan bahwa tidak ada Operasi Yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia. Siapa saja bisa bekerja di Jakarta,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin dalam keterangannya, Rabu (4/5/2022).

Budi mengatakan, bagi masyarakat pendatang baru, nantinya diminta untuk melaporkan diri kepada pihak RT dan RW domisili.

“Lalu RT dan RW bisa mendaftarkan di aplikasi data warga atau bisa datang ke loket-lolet pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan. Selain itu kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW-RW di kelurahan,” terangnya.

Budi menambahkan, berdasarkan data Dinas Dukcapil DKI, warga yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan, khususnya pendatang baru, selama 2020 dan 2021 grafiknya menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018.

Budi merinci, pada 2021 tercatat ada 138.740 orang yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan, tahun 2020 sebanyak 113.814 orang, tahun 2019 sebanyak 169.778 orang, dan tahun 2018 sebanyak 151.017 orang.

Budi melihat penurunan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air.

Budi memperkirakan orang yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan tahun ini akan sama demgan tahun 2019 sekitar 150 ribu- 180 ribu orang per tahun.

“Kami perkirakan bulan Mei ini atau usai lebaran terjadi lonjakan menjadi 20 ribu-50 ribu pendatang baru di Jakarta,” pungkasnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

6 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

6 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

8 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

8 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

8 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

21 jam yang lalu