MONITOR, Jakarta – Paska lebaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepertinya akan memberi ruang sebebas-bebasnya bagi para pendatang. Pasalnya, Pemprov DKI tidak akan
menggelar Operasi Yustisi terhadap para pendatang di ibu kota usai lebaran tahun ini.
“Kami tekankan bahwa tidak ada Operasi Yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia. Siapa saja bisa bekerja di Jakarta,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin dalam keterangannya, Rabu (4/5/2022).
Budi mengatakan, bagi masyarakat pendatang baru, nantinya diminta untuk melaporkan diri kepada pihak RT dan RW domisili.
“Lalu RT dan RW bisa mendaftarkan di aplikasi data warga atau bisa datang ke loket-lolet pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan. Selain itu kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW-RW di kelurahan,” terangnya.
Budi menambahkan, berdasarkan data Dinas Dukcapil DKI, warga yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan, khususnya pendatang baru, selama 2020 dan 2021 grafiknya menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018.
Budi merinci, pada 2021 tercatat ada 138.740 orang yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan, tahun 2020 sebanyak 113.814 orang, tahun 2019 sebanyak 169.778 orang, dan tahun 2018 sebanyak 151.017 orang.
Budi melihat penurunan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air.
Budi memperkirakan orang yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan tahun ini akan sama demgan tahun 2019 sekitar 150 ribu- 180 ribu orang per tahun.
“Kami perkirakan bulan Mei ini atau usai lebaran terjadi lonjakan menjadi 20 ribu-50 ribu pendatang baru di Jakarta,” pungkasnya.
