POLITIK

Busyro Muqoddas Curigai KPK ‘Dibersihkan’ demi Pilpres 2024

MONITOR, Jakarta – Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyebut polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sengaja digulirkan demi kepentingan Pilpres 2024. Ini dibuktikan dengan diberhentikannya sejumlah pegawai KPK yang dinilai memiliki rapor merah dan tidak lolos tes tersebut.

Busyro, yang juga merupakan Ketua PP Muhammadiyah, menilai pembersihan KPK terlihat jelas melalui TWK ini.

“Satu-satunya lembaga yang harus dibersihkan adalah KPK. Untuk kepentingan pilpres 2024,” ujar Busyro Muqoddas, dalam tayangan Mata Najwa.

Menurutnya, TWK juga sarat intrik politik yang melatarbelakanginya. Sebab Busyro melihat TWK tidak memiliki landasan hukum KPK.

“TWK gak punya landasan hukum KPK dan aturan yang terkait. Kita gak bisa melepaskan TWK dari proses politik yang melatari sebelumnya,” terang Busyro.

Selain itu, ia melihat kondusifitas internal KPK selama ini. Lembaga pemberantasan korupsi ini tidak memiliki masalah dalam hal kerukunan beragama didalamnya. Namun ia menyayangkan isu radikalisme digunakan untuk memberhentikan sejumlah pegawai.

“Kerukunan beragama di KPK gak ada masalah. Jangan-jangan isu radikalisme digunakan untuk kepentingan tertentu itu sudah terjawab lewat TWK ini,” tandasnya.

Recent Posts

Puan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid…

2 jam yang lalu

Dorong HKI PVT, Pusat PVTPP Kementan Terus Tingkatkan Inovasi Varietas Unggul

MONITOR, Jakarta - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus…

6 jam yang lalu

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

18 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

18 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

1 hari yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

1 hari yang lalu