Pakar kebijakan publik Agus Pambagio/ dok: Media Indonesia
MONITOR, Jakarta – Data penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia carut marut. Hal tersebut diakui pakar kebijakan publik Agus Pambagio.
Dalam talkshow Mata Najwa, Agus menceritakan awalnya data bansos yang digunakan adalah tahun 2015. Data tersebut sudah sempat rapi, akan tetapi di tahun ini kembali lagi ke data 2015.
Agus menyatakan, carut marutnya data bansos tersebut seolah sengaja dibiarkan sehingga menjadi celah bagi praktik korupsi pejabat.
“Saya tidak heran kalau data di Indonesia dibiarkan ngaco, karena dari situ korupsi jadi tidak ketahuan,” cetus Agus Pambagio.
Dalam kasus korupsi bansos Juliari Batubara, Agus menjelaskan ada dua jenis bansos, pertama dari Presiden dan kedua berasal dari Pemerintah Provinsi DKI.
“Kondisi paket yang pemprov rapi, yang presiden pake goodie bag yang sudah ditukar isinya,” terangnya.
“Yang presiden, ada yang melapor ke saya, ada yang minta fee kemensos 10%. Saya dapat (laporan) juga dari beberapa teman. Selain dipotong, ongkos menurunkan barang harus dibayarkan dulu oleh pak RT-nya,” terangnya.
MONITOR, Denpasar — Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem digital…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah memastikan layanan jemaah haji Indonesia pada fase Mina, khususnya…
MONITOR, Jakarta — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, menilai bantuan…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di…
MONITOR, Makassar - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN pangan mempertegas komitmen pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di…
MONITOR, Mina — Anggota Amirul Hajj 1447 H/2026 M, H.R. Muhammad Syafi’i, menilai penyelenggaraan ibadah…