Pakar kebijakan publik Agus Pambagio/ dok: Media Indonesia
MONITOR, Jakarta – Data penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia carut marut. Hal tersebut diakui pakar kebijakan publik Agus Pambagio.
Dalam talkshow Mata Najwa, Agus menceritakan awalnya data bansos yang digunakan adalah tahun 2015. Data tersebut sudah sempat rapi, akan tetapi di tahun ini kembali lagi ke data 2015.
Agus menyatakan, carut marutnya data bansos tersebut seolah sengaja dibiarkan sehingga menjadi celah bagi praktik korupsi pejabat.
“Saya tidak heran kalau data di Indonesia dibiarkan ngaco, karena dari situ korupsi jadi tidak ketahuan,” cetus Agus Pambagio.
Dalam kasus korupsi bansos Juliari Batubara, Agus menjelaskan ada dua jenis bansos, pertama dari Presiden dan kedua berasal dari Pemerintah Provinsi DKI.
“Kondisi paket yang pemprov rapi, yang presiden pake goodie bag yang sudah ditukar isinya,” terangnya.
“Yang presiden, ada yang melapor ke saya, ada yang minta fee kemensos 10%. Saya dapat (laporan) juga dari beberapa teman. Selain dipotong, ongkos menurunkan barang harus dibayarkan dulu oleh pak RT-nya,” terangnya.
MONITOR, SEMARANG - Akuakultur atau budi daya perairan berpotensi menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan…
MONITOR, Sumatera — Bencana tidak hanya berdampak pada rumah dan lahan warga, tetapi juga pada…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memantau perkembangan dan dinamika pasar modal…
2 Tahun Prabowo-Gibran: HKTI Lumajang tegaskan Komitmen Penguatan Hilirisasi dan Kesejahteraan Petani MONITOR, Lumajang -…
MONITOR, JAKARTA - Indonesia menargetkan kontribusi produk domestik bruto (PDB) maritim mencapai 15 persen dan…
MONITOR, Jakarta - Transformasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo…