MONITOR, Jakarta – Data penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia carut marut. Hal tersebut diakui pakar kebijakan publik Agus Pambagio.
Dalam talkshow Mata Najwa, Agus menceritakan awalnya data bansos yang digunakan adalah tahun 2015. Data tersebut sudah sempat rapi, akan tetapi di tahun ini kembali lagi ke data 2015.
Agus menyatakan, carut marutnya data bansos tersebut seolah sengaja dibiarkan sehingga menjadi celah bagi praktik korupsi pejabat.
“Saya tidak heran kalau data di Indonesia dibiarkan ngaco, karena dari situ korupsi jadi tidak ketahuan,” cetus Agus Pambagio.
Dalam kasus korupsi bansos Juliari Batubara, Agus menjelaskan ada dua jenis bansos, pertama dari Presiden dan kedua berasal dari Pemerintah Provinsi DKI.
“Kondisi paket yang pemprov rapi, yang presiden pake goodie bag yang sudah ditukar isinya,” terangnya.
“Yang presiden, ada yang melapor ke saya, ada yang minta fee kemensos 10%. Saya dapat (laporan) juga dari beberapa teman. Selain dipotong, ongkos menurunkan barang harus dibayarkan dulu oleh pak RT-nya,” terangnya.
