Pengamat Sebut Elektabilitas Ganjar, Anies dan Emil di ‘Ujung Tanduk’?

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR memastikan jadwal keserentakan Pilkada masih belum berubah yakni masih mengacu pada UU Pemilu Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur jadwal pelaksanaan Pilkada. Artinya, daerah yang menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023 akan melaksanakan pilkada setelah pemilu nasional 2024.

Dari UU tersebut, daerah seperti DKI Jakarta dan Banten yang seharusnya melaksanakan Pilkada 2022 harus dilaksanakan setelah pemilu 2024. Pun demikian, untuk Pilkada Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) akan bernasib sama. Lalu apakah, kondisi ini akan mempengaruhi kandidasi figur calon kepala daerah dan berpengaruh pula terhadap elektoral figur?

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab mengatakan, setidaknya ada tiga kepala daerah yang terimbas elektoralnya karena lahirnya UU tersebut, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswe dan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Padahal kita tau bersama tiga gubernur itu yang gak pernah absen di papan survei nasional. Bahkan, mereka selalu masuk lima besar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Fadhli menuturkan, masih berlakunya UU 10/2016 membuat ketiga kepala daerah tersebut kehilangan sisi elektoral mereka bukan saja sebagai bakal calon incumbent kepala daerah, jika masih diusung partainya masing-masing, tapi juga elektoral sebagai figur potensial di Pemilu Presiden 2024.

Terlebih, Fadhli mengatakan, dari sisi elektabilitas dan popularitas, ketiga kepala daerah itu kerap moncer di papan survei. “Kita gak mau terlalu dini memvonis elektabilitas mereka diujung tanduk. Tapi dari sisi probabilitas, rasanya itu bisa menjadi penilaian awal,” kata Analis Politik asal UIN Jakarta ini.

Di sisi lain, Fadhli menilai, elektabilitas ketiganya juga masih bisa terjaga dengan baik, meski nantinya mereka tak lagi menjabat sebagai Gubernur. Dalam konteks ini, Fadhli melihat, posisi Ganjar Pranowo lah yang diprediksi masih aman. Sebaliknya, Anies dan Ridwan memiliki kecenderungan yang tidak aman.

“Diferensiasinya jelas. Ganjar kader partai, mungkin dia bisa ditugaskan PDIP di internal partainya, ngurusin apa gitu, atau mungkin menjadi menteri kalo ada reshuffle. Nah, Anies dan Ridwan ini kan non parpol, maka mereka saya bilang gak aman. Musti pinter-pinter memikat hati para ketum partai,” pungkasnya.