Perluas Infrastruktur Halal Nasional, Kemenperin Hadirkan LPH di Ambon

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri halal nasional melalui peningkatan akses layanan sertifikasi halal di berbagai daerah. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kehadiran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon, yang siap memberikan layanan pemeriksaan halal secara profesional, kredibel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran LPH BSPJI Ambon menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Potensi tersebut diperkuat oleh pertumbuhan aset dan pembiayaan syariah, percepatan digitalisasi, serta sinergi antar sektor yang semakin solid.

“Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang merepresentasikan pasar sangat besar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5).

Lebih lanjut, Menperin menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang peta jalan pengembangan industri halal tahun 2025–2029. Regulasi tersebut memuat enam program utama untuk mendorong terciptanya ekosistem industri halal nasional, termasuk penguatan regulasi teknis, infrastruktur penunjang seperti LPH, pengembangan sumber daya manusia, dan fasilitasi bagi industri kecil di daerah.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari, menegaskan bahwa penguatan industri halal perlu dilakukan secara sistematis agar menjadi salah satu pilar industrialisasi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

“Fokus penguatan ekosistem industri halal dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kapasitas pelaku usaha dan infrastruktur pendukungnya. Kehadiran LPH BSPJI Ambon menjadi bagian penting dalam memperluas akses sertifikasi halal di daerah, sehingga pelaku industri, khususnya UMKM, dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global,” ujar Emmy.

Melalui LPH BSPJI Ambon, pelaku usaha dapat memperoleh layanan pemeriksaan halal yang mencakup verifikasi bahan baku, proses produksi, fasilitas, hingga sistem jaminan produk halal. Tim auditor halal yang kompeten dan tersertifikasi juga siap memberikan pendampingan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara optimal. 

Kepala BSPJI Ambon, Mamang menyampaikan bahwa LPH BSPJI Ambon sudah berstatus sebagai LPH Utama dan siap memberikan layanan sertifikasi halal yang  komprehensif dan terpercaya. Layanan ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenperin dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Maluku dan kawasan Indonesia Timur. “Dengan tersedianya layanan halal di daerah, pelaku usaha tidak perlu lagi mengakses layanan di luar wilayah sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan biaya,” ungkapnya. 

Oleh karena itu, Kemenperin mengajak seluruh pelaku usaha, baik industri besar maupun skala kecil dan menengah, untuk terus memanfaatkan layanan LPH BSPJI Ambon sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar, serta memberikan jaminan keamanan dan kehalalan bagi konsumen.