HUKUM

Butuh TGPF, Fadli Zon Nilai Kematian Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat

MONITOR, Jakarta – Kasus penembakan enam anggota laskar FPI hingga kini belum menemukan titik terang. Politikus Gerindra Fadli Zon mengingatkan kasus tersebut harus ditangani secara serius.

Eks Wakil Ketua DPR RI ini menilai peristiwa penembakan enam anggota Laskar FPI tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, ia menyatakan perlu dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

“TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada,” kata Fadli Zon, dalam pernyataannya di laman Twitter, Sabtu (19/12).

Dorongan pembentukan TGPF ini dirasa sangat penting, Fadli Zon menegaskan insiden tertanggal 7 Desember 2020 di Tol Cikampek-Jakarta itu masih simpang siur. Publik masih belum jelas apa yang sesungguhnya terjadi.

Sementara, kata dia, pihak kepolisian dan FPI masing-masing menyuguhkan narasi yang berbeda dalam peristiwa penembakan itu.

“Ada “perang” narasi antara dua pihak, baik dari Kepolisian dan FPI. Namun narasi pihak Polisi berubah-ubah berkali-kali,” tukas Ketua BKSAP DPR RI ini.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

3 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

4 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

6 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

6 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

6 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

18 jam yang lalu