SETARA Institute Kritik Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Pers Hendardi, mengkritik pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk perluasan peran militer ke ranah sipil yang tidak sejalan dengan fungsi pertahanan negara serta berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (22/7/2026), Pers Hendardi menilai pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta perangkat administrasi dan penegakan hukumnya. Karena itu, pelibatan aparat teritorial TNI dinilai dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

“Pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan pajak merupakan langkah yang keliru dan hanya menegaskan perluasan keterlibatan militer ke dalam urusan sipil yang sama sekali bukan menjadi tugas dan fungsi pertahanan negara,” ujar Pers Hendardi.

Ia berpandangan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak seharusnya dibangun melalui kepercayaan publik, bukan dengan pendekatan yang bersifat koersif. Menurutnya, pajak merupakan kewajiban konstitusional warga negara yang lahir dari hubungan saling percaya antara negara dan masyarakat.

“Negara tidak boleh menakut-nakuti warga negara agar patuh membayar pajak. Pendekatan seperti itu justru berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperlemah legitimasi sistem perpajakan,” katanya.

Pers Hendardi menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembenahan tata kelola perpajakan dan pemerintahan secara menyeluruh. Ia menyebut kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance) akan tumbuh apabila masyarakat melihat pajak dikelola secara adil, transparan, bebas dari korupsi, dan hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat melalui pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial yang berkualitas.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi pemerintah saat ini bukan semata-mata rendahnya kesadaran membayar pajak, melainkan menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Ia menilai berbagai kasus korupsi yang mencuat, perilaku sejumlah pejabat negara yang menjadi sorotan publik, serta kebijakan pembangunan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat telah memengaruhi tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah.

“Negara seharusnya membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, bukan justru menghadirkan aparat militer dalam urusan perpajakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pers Hendardi berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak berpotensi memperdalam ketidakpercayaan publik karena dinilai mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan penguatan tata kelola pemerintahan.

Ia pun meminta pemerintah memfokuskan langkah pada penguatan integritas penyelenggaraan negara, pemberantasan korupsi, perbaikan perilaku aparatur negara, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah memulihkan kepercayaan rakyat agar secara sukarela berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional, bukan menghadirkan pendekatan yang dinilai menakut-nakuti warga melalui pelibatan Babinsa,” tutup Pers Hendardi.