Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid
MONITOR, Jakarta – Ancaman denda sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang menolak divaksin tidak main-main. Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria mengatakan, aturan ini bahkan sudah tertuang Pasal 30 Perda Penanggulangan Covid-19, yang baru disahkan dalam rapat paripurna.
“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta,” demikian bunyi pasal tersebut.
Terkait ancaman denda ini, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tampak keberatan. Ia menilai tak pantas jika masyarakat diancam denda, sementara vaksin Covid-19 belum tersedia.
“Dalam situasi Rakyat lagi susah akibat Covid-19, dan belum tersedianya vaksin Covid-19 yang sudah direkomendasi oleh WHO,” terang politikus PKS ini.
Ia menyarankan sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak kebijakan yang produktif dan efektif bagi penanganan Covid-19.
“Sebaiknya pak Wagub tidak menakuti Rakyat dengan ancaman denda Rp5 juta, bila tolak disuntik vaksin. Lebih baik perbanyak kebijakan produktif dan efektif atasi Covid-19,” imbuhnya.
MONITOR, Bogor – Kontes Sapi APPSI Piala Presiden 2026 bukan sekadar mencari sapi terbaik. Di…
MONITOR, Kupang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong penyelenggaraan Flobamorata Creative Expo…
MONITOR, Gunungkidul — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat dukungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Daerah…
MONITOR, Ciputat — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Agama…
MONITOR, Pandeglang - Sebanyak 275 mahasiswa baru STAI dan STKIP Syekh Manshur Pandeglang mendapat tiga…
MONITOR, MIRI, SARAWAK - Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. menerima Aquaculture Lifetime Achievement…