POLITIK

Polemik UU Ciptaker, Fahri: Nolak Itu di Awal, Kalau di Akhir Sama Juga Bohong

MONITOR, Jakarta – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengaku bingung dengan sikap dua fraksi yang menolak pengesahan rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU. Sebab, menurut dia, bila memang menolak seharusnya sejak diawal menolak seluruh frasa atau pasal yang ada di RUU a quo itu.

“Mengapa? Kalau menolak di ujung setelah ikut membahas ribuan pasal dan menyetujuinya satu persatu, sama juga bohong,” kata Fahri, di Jakarta, Selasa (6/10).

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna pengesahan atau tingkat II Omnibus Law RUU Ciptaker menjadi UU sempat diwarnai intrupsi dari sejumlah anggota dewan. Bahkan, hingga adanya insiden walk out (WO) yang dilakukan fraksi Partai Demokrat, pada Senin (5/10) kemarin.

Dimana, akhirnya sebanyak tujuh fraksi, seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, dan PPP setuju RUU menjadi UU. Sedangkan, dua fraksi, yakni PKS, dan Demokrat menolaknya.

Dalam kesempatannya itu, Fahri menjelaskan mekanisme proses pembuatan sebuah RUU hingga disahkan menjadi sebuah UU. Pada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU itu, disisir lebih dulu pasal demi pasal, selanjutnya dilakukan pembahas, bahkan sampai pasal ke-1200.

“Lalu, masuk ke kesepakatan tingkat pertama. Lalu Paripurna. Jadi, kalau dari 1200 sudah hampir semua disepakati, ya gol lah,” ketus wakil ketua umum DPN Partai Gelora Indonesia tersebut.

Sebagai rakyat, lanjut dia, patut kritis terhadap mereka (Parpol yang ada di Senayan, red). Bila perlu, harus memikirkan bagaimana cara melawan dari pinggir, menyusun kekuatan dari pesisir.

“Jangan hanya ribut di media sosial. Membangun kekuatan itu butuh kematangan dan pandangan jauh. Ayo bersatu jangan putus asa sahabat. Yakinlah kita ada jalan. Kita bisa,” serunya.

Recent Posts

Urai Macet Investasi, Satgas P2SP Selesaikan 46 Aduan Proyek Strategis

MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan…

2 jam yang lalu

Dorong Produk Lokal, Kemenperin Gelar Bazar Ramadhan DWP 2026

MONITOR, Jakarta - Momentum bulan suci Ramadhan menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya…

7 jam yang lalu

DPR Tegaskan UU Peradilan Militer Tetap Konstitusional dan Mengikat

MONITOR, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang…

11 jam yang lalu

Menag Bantah Isu Zakat untuk MBG, Harus Sesuai Delapan Asnaf!

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama menegaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan di luar ketentuan delapan…

12 jam yang lalu

LBH Gelora Desak Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Advokat KAI Bastian Sori Manalu

MONITOR, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora Indonesia mengutuk keras aksi penusukan terhadap Advokat…

14 jam yang lalu

Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro

MONITOR, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung langkah Kementerian Investasi dan…

15 jam yang lalu