Politisi PDIP: DPR dan Pemerintah Tidak Boleh Anti-Kritik Pers

MONITOR, Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari menjadi momentum bagi insan pers untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas perannya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menjamin pemenuhan hak-hak pelaku jurnalistik, yang tetap harus diimbangi dengan karya jurnalistik yang berimbang.

“Kami meminta Presiden memberikan jaminan bahwa keamanan para jurnalis dilindungi oleh pemerintah,” ujar Nico, sapaan akrabnya, kepada Media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, evaluasi dan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Oleh sebab itu, ungkapnya, setiap karya jurnalistik yang bersifat kritis seharusnya disikapi secara bijaksana tanpa adanya upaya penekanan terhadap insan pers.

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah mengedepankan pendekatan humanis apabila terdapat karya jurnalistik yang dinilai tidak sesuai, serta menghindari pendekatan represif terhadap insan pers. “Evaluasi dan kritik itu hal yang wajar. DPR maupun pemerintah tidak boleh anti kritik,” tandasnya.

Jurnalisme dan AI

Di sisi lain, menanggapi ancaman digital yang serius di dunia jurnalistik, Nico berharap rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) jurnalistik harus lebih ketat sehingga karya jurnalistik tidak dinodai oleh oknum-oknum yang memanfaatkan AI untuk kepentingan tertentu. “Lebih hati-hati lagi dalam memilih Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, karena perkembangan teknologi yang mungkin hari ini, belum kita atur etikanya seperti Artificial Intelligence (AI),” jelasnya.

Menutup pernyataan, ia mengingatkan semakin berkembangnya zaman, maka penting menggunakan “kreatifitas” dengan bijaksana sangat diperlukan oleh insan pers di era modern seperti sekarang. “Jangan sampai kreatifitas ini melewati batas-batas norma etika jurnalisme,” pungkas legislastor Fraksi PDI-Perjuangan itu.