78 Ribu Warga Blitar Terancam Kehilangan Hak Pilih di Pilkada 2020

MONITOR, Blitar – Sebanyak 78.927 orang pemilih di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga dicoret oleh KPU setempat dari daftar pemilih di Pilkada Serentak 2020.

“Dari rekapitulasi DPHP tersebut diketahui jumlah pemilih di Kabupaten Blitar yang tidak memenuhi syarat sebanyak 78.927 pemilih. Pemilih baru sebanyak 24.781 pemilih, sehingga jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih sementara adalah 962.179 orang,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santosa, kepada wartawan di Blitar, Minggu (13/9/2020).

Hadi mengatakan, dibanding dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yaitu 943.840 orang pemilih, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan tersebut ada kenaikan 18.339 orang.

“Kenaikan ini selain dari masuknya pemilih pemula yang berusia 17 tahun hingga nanti tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 3.316, juga terdapat pemilih dari mutasi penduduk masuk dan pemilih pemula alih status TNI maupun Polri menjadi sipil,” katanya.

Menurut Hadi, pihaknya telah melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kabupaten dan melakukan penetapan daftar DPS.

Dari hasil rapat tersebut, telah dilakukan penandatanganan berita acara oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Blitar. Salinan berita acara juga telah diberikan kepada seluruh perwakilan partai politik yang hadir dan Bawaslu Kabupaten Blitar.

KPU Kabupaten Blitar telah menerima pendaftaran dua pasangan bakal calon yang akan ikut serta dalam Pilkada Serentak 2020. Pasangan yang telah mendaftar adalah bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Blitar Rijanto yang bergandengan dengan Marhaenis Urip Widodo dan pasangan kedua adalah Rini Syarifah dan Rahmad Santoso.

Saat ini, kedua pasangan itu juga telah ikut tes kesehatan di RSSA Malang. Namun, untuk hasilnya belum diumumkan ke publik. Hasil kesehatan juga telah diberikan ke Komisioner KPU Kabupaten Blitar untuk tindak lanjut.

Saat ini, KPU Kabupaten Blitar juga masih konsentrasi untuk penelitian berkas pasangan calon. Namun, KPU juga sudah mulai bersiap untuk proses kebutuhan logistik seperti proses pengadaan barang. Terlebih lagi, saat ini masih masa pandemi Covid-19.