JAWA TIMUR

Cegah Kluster Pilkada, Khofifah Contohkan Kampanye dengan Protokol Kesehatan

MONITOR, Surabaya – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember mendatang, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti agar penerapan protokol kesehatan tidak boleh menurun sedikitpun.

Guna mencegah timbulnya kluster Pilkada, Gubernur Khofifah pun meminta pihak-pihak terkait untuk memperhatikan teknis kampanye hingga proses pemungutan suara secara mendetail. Bahkan kepada Pasangan Calon (Paslon), dirinya berpesan agar melakukan kampanye dengan menyertakan atribut yang bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan.

“Saya menghimbau para paslon supaya membuat atribut-atribut kampanye yang isinya mengajak untuk patuh pada protokol kesehatan. Seperti ajakan bermasker, cuci tangan dan jaga jarak,” ungkap Gubernur Khofifah usai memberi ceramah di Apel Dansat TNI di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya (9/9) pagi.

Selama ini, dirinya mencontohkan selama gowes bersama penyintas COVID-19 di 3 kota/kabupaten, atribut yang digunakan sambil berkeling adalah masker dan kaos yang berisi ajakan “pakai masker”. Format serupa diharapkan bisa menginspirasi paslon untuk kampanye sekaligus bersama melawan COVID-19

“Seperti saat saya gowes bersama penyintas Covid-19 tiga minggu terakhir ini, kita terus berkeliling sambil membagi masker dan mengedukasi masyarakat,” tutur Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Orang nomor satu Jatim ini menambahkan, melalui penggunaan atribut-atribut kampanye semacam ini, bisa menjadi momen untuk membangkitkan industri dan UMKM yang bergerak di atribut pilkada. Potensi ini sangat besar, mengingat Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 19 Kab/Kota di Jatim dengan total 19.938.656 pemilih.

Ke-19 wilayah ini, disebut Gubernur Khofifah sebagai wilayah yang besar. Sehingga, penggunaan atribut protokol kesehatan selama kampanye bisa menjadi angin segar bagi UMKM di setiap daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam menjaga perekonomian namun tidak menurunkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

“Dengan demikian, kita bisa mendapatkan format pilkada yang bisa menyeimbangkan gas dan rem, dimana kesehatan tetap terjaga dan ekonomi khususnya industri atribut bisa berjalan,” pungkasnya.

Recent Posts

Puan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid…

5 jam yang lalu

Dorong HKI PVT, Pusat PVTPP Kementan Terus Tingkatkan Inovasi Varietas Unggul

MONITOR, Jakarta - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus…

9 jam yang lalu

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

20 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

20 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

1 hari yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

1 hari yang lalu