PEMERINTAHAN

RUU Cipta Kerja Dinilai Buka Peluang Investasi di Sektor Pertanian

MONITOR, Jakarta – Keberadaan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law dinilai akan memberikan dampak positif berbagai sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya sektor pertanian. Hal ini disampaikan Peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, Kamis (2/7).

Datangnya investasi di sektor pertanian, kata dia, tentunya bakal membawa dampak baik bagi petani.

“Regulasi yang berlaku selama ini tidak ramah terhadap investasi di sektor pertanian, salah satunya di subsektor hortikultura yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura,” kata Felippa.

Ia juga berpandangan, sejumlah pasal dalam RUU a quo akan mengganti beberapa pasal dalam regulasi tentang Hortikultura. Pasal 34 RUU Ciptaker misalnya, akan merevisi pasal 33 UU Hortikultura yang mempersulit penggunaan sarana dari luar negeri.

Termasuk, sambung dia, Pasal 100 RUU Ciptaker menyatakan pemerintah mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura, sebagaimana juga didapati di sektor perkebunan dan pertanian secara umum.

Pasal tersebut akan merevisi Pasal 100 UU Hortikultira yang membatasi penanaman modal asing hanya untuk usaha besar hortikultura dengan jumlah modal maksimal 30 persen.

“Masuknya investasi dan sarana luar negeri ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian. Hal ini tentu mendukung visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di 2045,” paparnya.

Selain membuka peluang investasi, RUU Ciptaker juga menyederhanakan proses perizinan usaha yang sebelumnya harus melewati birokrasi berlapis menjadi satu perizinan usaha dari pemerintah pusat.

“Kemudahan-kemudahan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja ini diharapkan membawa dampak positif bagi petani dan pertanian di Indonesia,” pungkas Felippa.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

2 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

2 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

4 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

4 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

5 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

17 jam yang lalu