Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon
MONITOR, Jakarta – Kebijakan Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan ditengah situasi pandemi Covid-19 saat ini menuai kritik dari banyak kalangan. Pasalnya, pemerintah kini dianggap melawan putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah membatalkan peraturan presiden yang mengatur soal rencana kenaikan iuran BPJS.
Adapun kenaikan iuran BPJS kali ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, Fadli Zon pun angkat bicara. Ia menilai keputusan tersebut benar-benar absurd. Apalagi MA sendiri telah membatalkan Perpres tersebut sebelumnya.
“Pak Jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar-benar absurd,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, yang dilansir MONITOR, Kamis (14/5).
Fadli menganalogikan, saat ini rakyat Indonesia semakin sengsara. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, lalu terlindas mobil. Selain itu, Ketua BKSAP DPR ini menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat bertentangan dengan akal sehat.
“Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga lalu seperti dilindas mobil. Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!” tandas Fadli Zon.
MONITOR, Ciputat — UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Agama…
MONITOR, Pandeglang - Sebanyak 275 mahasiswa baru STAI dan STKIP Syekh Manshur Pandeglang mendapat tiga…
MONITOR, MIRI, SARAWAK - Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. menerima Aquaculture Lifetime Achievement…
MONITOR, Padang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat pendampingan bagi pengusaha…
MONITOR, Jakarta - Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi…
MONITOR, Tanjungpinang - Indonesia dinilai memiliki modal strategis untuk memainkan peran lebih besar dalam ekonomi…