Komisi XI DPR Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar menegaskan akan terus memonitor dan menagih secara serius sejumlah komitmen Bank Indonesia (BI) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal yang menjadi sorotan terutama terkait penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta peningkatan investasi.

Hal itu disampaikan Marwan untuk merespon apa yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia saat rapat kerja Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen DPR RI, Senin (28/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan sejumlah strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan, termasuk risiko inflasi dan dinamika nilai tukar.

Marwan menilai, komitmen BI untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional harus diterjemahkan ke dalam strategi dan kebijakan yang konkret, terukur, serta dapat dievaluasi secara berkala.

“Komisi XI tentu akan terus memonitor dan menagih serius komitmen tersebut. Terutama bagaimana strategi konkretnya, kebijakan apa yang akan dilakukan, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja,” kata Marwan.

Menurut mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengatakan, BI perlu menjelaskan secara terukur kontribusi kebijakan dan programnya terhadap terciptanya ekosistem ekonomi yang mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Marwan juga menyoroti komitmen BI untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, penguatan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui dukungan pembiayaan, tetapi juga perlu menyentuh aspek pengembangan usaha, networking, akses pasar, peningkatan kapasitas, dan perluasan ekosistem bisnis.

“Kalau BI berkomitmen memperkuat UMKM, kami ingin melihat bentuk konkretnya. Bagaimana BI memperluas networking dan akses pasar UMKM? Bagaimana mendorong inisiatif pengembangan UMKM secara nasional? Program konkretnya apa dan bagaimana ukurannya?” ujar Marwan.

Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menilai UMKM memiliki posisi strategis dalam menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat. Karena itu, kebijakan untuk memperkuat UMKM harus diarahkan agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan terhubung dengan pasar yang lebih luas.

Selain penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM, Marwan menyoroti komitmen BI untuk memperkuat perekonomian daerah. Gubernur BI menyampaikan rencana memperkuat peran 46 Kantor Perwakilan BI di dalam negeri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong ekonomi kerakyatan sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Menurut Marwan, langkah tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti pada koordinasi kelembagaan, tetapi menghasilkan program nyata yang memperkuat perekonomian daerah.
“Potensi ekonomi setiap daerah berbeda. Karena itu, peran Kantor Perwakilan BI harus benar-benar mampu membaca potensi tersebut dan menghubungkannya dengan kebijakan ekonomi, pelaku usaha, pasar, maupun investasi,” jelas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut.