BERITA

Pengamat Ekonomi Berharap RUU Ciptaker Mampu Dongkrak Daya Saing UMKM Nasional

MONITOR, Jakarta – Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing Indonesia dikancah global, khususnya di sektor ekonomi.

Begitu dikatakan Pengamat Ekonomi yang juga Direktur Institute of Developing Entrepreneurship, Sutrisno Iwantono, di Jakarta, Kamis (7/5).

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) denga Badan Legislasi (Baleg) DPR beberapa waktu kemarin, Sutrisno juga mengatakan ada sejumlah aturan di Indonesia saat ini yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Bahkan, ia menilai, dapat menghambat investasi, kurang signifikan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja yang luas, termasuk kurang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menenagh (UMKM).

“Salah satu poin yang diharapkan bisa dikoreksi dalam RUU Ciptaker adalah definisi Usaha Mikro, Kecil aan Menengah (UMKM) yang saat ini kriterianya sudah cukup jauh tertinggal dibanding negara lain,” papar dia.

Kriteria UMKM sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2008, menurutnya, justru tidak lagi relevan karena setiap institusi punya ketentuannya sendiri.

“Antarbank saja kriterianya beda. Sementara kriteria yang kita punya sudah tidak kompatibel dan kalah bersaing dengan kriteria di negara lain, kriteria kita terlalu kecil,” ujarnya.

“Dibandingkan dengan Vietnam, kriteria usaha kecil di Indonesia sudah ketinggalan, bagaimana mau membawa UMKM kita ke ranah global? Kriteria saja sudah kalah,” ucap dia menjelaskan Vietnam usaha kecil dipatok memiliki omzet Rp50 miliar, di Indonesia maksimum Rp2,5 miliar.

Oleh karena itu, ia berharap, masalah tersebut bisa dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja itu. Untuk itu Sutrisno pun merekomendasikan masukan terkait Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya mengenai kriteria UMKM.

“Omzet usaha mikro berkisar Rp200 juta hingga Rp2 miliar; usaha kecil Rp2 miliar hingga Rp10 miliar; usaha menengah Rp10 miliar hingga Rp40 miliar; dan usaha besar lebih dari Rp40 miliar,” tandasnya.

Recent Posts

GKB-NU ingatkan Masyarakat Waspadai Operasi Asing Ganggu Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis…

9 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

18 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

19 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

21 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

21 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

21 jam yang lalu