Ketua Satgas dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna/ Foto: Hendrata
MONITOR, Depok – Ancaman pandemi Covid-19 yang tak berujung membuat DPR RI membentuk tim Satgas. Serupa namun tak sama dengan Gugus Tugas Covid-19 versi pemerintah.
Kepengurusan Satgas Daerah Lawan Covid-19 Kota Depok pun terbentuk dan sudah mendapatkan surat keputusan dari Satgas Lawan Covid-19 DPR RI.
Ketua Satgas dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna. Adapun pengurusnya adalah para anggota legislatif DPRD Depok.
“Satgas Daerah Lawan Covid-19 Depok ini untuk membantu pemerintah kota dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Depok,” kata Koordinator Satgas H. Hamzah, Kamis (30/4).
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, tujuan dibentuk Satgas Daerah Lawan Covid-19 untuk mempermudah kontrol terhadap barang-barang bantuan yang akan disalurkan.
Tim Satgas ini kemudian bekerjasama dengan pengusaha atau donatur lokal untuk masuk ke website dan melihat kebutuhan Rumah Sakit rujukan dan puskesmas-puskesmas yang berdomisili di tempat pengusaha atau donatur lokal berdomisili.
Satgas ini juga bekerja untuk memutus atau mem-bypass mata rantai birokrasi agar bantuan dan dukungan dapat tepat langsung ke sasaran.
“Satgas Lawan Covid-19 tidak menerima bantuan dalam bentuk uang. Satgas ini juga bekerja untuk memutus mata rantai agar bantuan dan dukungan dapat tepat langsung ke sasaran,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkenalkan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS) melalui Edu…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk menghadiri…
MONITOR, Sorong Selatan – Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 TA 2026 Kodim…
MONITOR, Kementerian Perindustrian proaktif mendukung pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta menyambut baik tren penurunan perputaran dana…
MONITOR, Jakarta - Kawasan industri kini tidak lagi dinilai hanya dari kelengkapan infrastruktur atau kemudahan…