PARLEMEN

Polemik Pin Emas Dewan, Ini Reaksi Zulhas

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) mngaku heran dengan polemik terkait dengan penolakan pin emas DPR maupun DPRD.

Menurut dia, jika ada pihak yang tidak ingin menggunakan pin tersebut tidak perlu diambil.
“Aduh kita soal pin saja ribut. Ya ini negara ini Papua lebih gede. Pin itu kalau nggak mau (…),  ngapain cari-cari popularitas dari situ,” kata Zulhas kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Minggu (25/8).

“Menurut saya kalau nggak mau jangan diambil, kelar,”tambahnya.

Ketua Umum DPP PAN itu justru menaruh curiga adanya pihak lantang bersuara menolak pin emas. Tapi nanti akhirnya mengambil pin itu juga.

Karena itu, ia menegaskan kembali kalau ada yang tidak mau, tidak perlu mengambil pin tersebut.

“Nggak usah diambil. Ini ngomong panjang tapi nanti ngambil juga. Kalau nggak mau nggak usah diambil, selesai,” pungkas Zulhas.

Sebelumnya sempat diberitakan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

4 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

5 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

7 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

7 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

7 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

20 jam yang lalu