PARLEMEN

DPR Akui BPJS Kesehatan Adalah Mitra yang Sering Bermasalah

MONITOR, Jakarta – BPJS Kesehatan seringkali mendapat sorotan publik, tak terkecuali para anggota dewan yang menduduki parlemen Senayan. Bahkan Saleh Partaonan Daulay selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengakui, BPJS Kesehatan merupakan mitra kerja yang paling sering dipanggil DPR untuk dievaluasi kinerjanya.

“Dari 7 mitra komsi IX DPR, BPJS Kesehatan yang paling sering kami panggil untuk berdiskusi dan meminta evaluasi terhadap kinerja yang mereka lakukan. Terkait informasi adanya 400 rumah sakit yang memutuskan kontrak kerja dengan BPJS Kesehatan, ini juga masih simpang siur, baik itu jumlah rumah sakitnya, maupun alasan dari pemutusan kontrak kerjanya,” ujar Saleh kepada wartawan, baru-baru ini.

Legislator Fraksi PAN ini menjelaskan, ada yang mengatakan pemutusan kontrak kerjanya karena masa akreditasi rumah sakit tersebut yang habis. Untuk alasan ini, menurut Saleh bisa saja terjadi. Namun Saleh menegaskan, di saat 400 RS memutuskan kontrak kerja sama, dari hasil laporan BPJS Kesehatan, saat ini ada sekitar 2217 RS yang ingin bekerjasama dengan BPJS.

Tentu hal ini menjadi bukti bahwa RS tersebut sudah terakreditasi. Namun tidak sedikit juga yang mengatakan karena adanya gagal bayar oleh BPJS Kesehatan. Bagi Saleh, dua alasan tersebut tetap penting, namun yang paling penting adalah bagiamana pelayanan terhadap masyarakat tidak terkendala.

BPJS Kesehatan, dikatakan Saleh, lembaga pemerintah non profit alias tidak mencari keuntungan. Namun diakuinya, dari tahun ke tahun lembaga ini mengalami defisit, pemerintah menutupinya dengan cadangan anggaran APBN. Tahun ini merupakan defisit yang terbesar yang dialami BPJS Kesehatan.

Ia menjelaskan, tahun lalu, BPJS Kesehatan defisit Rp 9 triliun, tahun ini defisit Rp 16 triliun, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tahun ini BPJS defisit Rp 11 triliun.

“Silang pendapat tentang besaran defisit BPJS Kesehatan ini akan segera kami minta penjelasannya. Kami akan panggil semuanya. Namun di sini kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang. Jika ada yang sakit, sebaiknya dibawa ke RS pemerintah terlebih dulu. Berikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini dengan solusi terbaik, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” terang Saleh.

Recent Posts

GKB-NU ingatkan Masyarakat Waspadai Operasi Asing Ganggu Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis…

30 menit yang lalu

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

10 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

11 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

13 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

13 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

13 jam yang lalu