PARLEMEN

DPR Akui BPJS Kesehatan Adalah Mitra yang Sering Bermasalah

MONITOR, Jakarta – BPJS Kesehatan seringkali mendapat sorotan publik, tak terkecuali para anggota dewan yang menduduki parlemen Senayan. Bahkan Saleh Partaonan Daulay selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengakui, BPJS Kesehatan merupakan mitra kerja yang paling sering dipanggil DPR untuk dievaluasi kinerjanya.

“Dari 7 mitra komsi IX DPR, BPJS Kesehatan yang paling sering kami panggil untuk berdiskusi dan meminta evaluasi terhadap kinerja yang mereka lakukan. Terkait informasi adanya 400 rumah sakit yang memutuskan kontrak kerja dengan BPJS Kesehatan, ini juga masih simpang siur, baik itu jumlah rumah sakitnya, maupun alasan dari pemutusan kontrak kerjanya,” ujar Saleh kepada wartawan, baru-baru ini.

Legislator Fraksi PAN ini menjelaskan, ada yang mengatakan pemutusan kontrak kerjanya karena masa akreditasi rumah sakit tersebut yang habis. Untuk alasan ini, menurut Saleh bisa saja terjadi. Namun Saleh menegaskan, di saat 400 RS memutuskan kontrak kerja sama, dari hasil laporan BPJS Kesehatan, saat ini ada sekitar 2217 RS yang ingin bekerjasama dengan BPJS.

Tentu hal ini menjadi bukti bahwa RS tersebut sudah terakreditasi. Namun tidak sedikit juga yang mengatakan karena adanya gagal bayar oleh BPJS Kesehatan. Bagi Saleh, dua alasan tersebut tetap penting, namun yang paling penting adalah bagiamana pelayanan terhadap masyarakat tidak terkendala.

BPJS Kesehatan, dikatakan Saleh, lembaga pemerintah non profit alias tidak mencari keuntungan. Namun diakuinya, dari tahun ke tahun lembaga ini mengalami defisit, pemerintah menutupinya dengan cadangan anggaran APBN. Tahun ini merupakan defisit yang terbesar yang dialami BPJS Kesehatan.

Ia menjelaskan, tahun lalu, BPJS Kesehatan defisit Rp 9 triliun, tahun ini defisit Rp 16 triliun, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tahun ini BPJS defisit Rp 11 triliun.

“Silang pendapat tentang besaran defisit BPJS Kesehatan ini akan segera kami minta penjelasannya. Kami akan panggil semuanya. Namun di sini kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang. Jika ada yang sakit, sebaiknya dibawa ke RS pemerintah terlebih dulu. Berikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini dengan solusi terbaik, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” terang Saleh.

Recent Posts

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

28 menit yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

32 menit yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

40 menit yang lalu

Pastikan Kondisi Jalan Tetap Optimal, JTT Lakukan Pemeliharaan Rutin Jalan Tol Jakarta–Cikampek

MONITOR, Cikampek – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melaksanakan pemeliharaan rutin di Ruas Jalan…

44 menit yang lalu

Perpres Pengembangan Kewirausahaan Terbit Perkuat Ekosistem Wirausaha di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden…

4 jam yang lalu

GMI Soroti Spanduk Penolakan Rencana Safari Politik Jokowi ke Lebak

MONITOR, Lebak – Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ke Kabupaten Lebak memunculkan…

5 jam yang lalu