PARLEMEN

DPR Dorong BULOG jadi Badan Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta – DPR mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, keberadaan Badan Pangan Nasional dapat memperkuat posisi Bulog, karena dapat memiliki akurasi data dan menjadi lembaga yang mempunyai akses penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan stok, distribusi, dan stabilitas harga.

“Kedepan kita akan mendorong Bulog menjadi Badan Pangan Nasional, sehingga Bulog benar-benar memiliki kekuatan yang full. Kita ingin mengoreksi kesalahan fatal kita pada saat tahun 1998 kita memenuhi Letter of Intent (LOI), sehingga Bulog diperlemah,” ujar Daniel kepada wartawan.

Daniel mengatakan, pemerintah harus memiliki tata kelola kelembagaan pangan yang mampu menjadi lembaga yang memiliki akses penuh terhadap stok, distribusi, maupun stabilitas harga pangan. Untuk itu, ia mendorong Bulog harus diperkuat sesuai dengan amanat UU yang ada.

“Mulai sekarang kita tidak lagi akan memakai data siapapun, kecuali data Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh kementerian dan lembaga harus mendukung data BPS agar dapat menjadi rujukan data semua pihak secara resmi, baik pemerintah maupun masyarakat,” tegasnya.

Menurut Politikus PKB ini, Bulog memiliki peran penting dalam mendistribusikan beras ke pasaran, sehingga stok beras di pasaran tidak kurang. Ia berharap, masyarakat tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

“Jangan sampai stok cukup, kita masih impor, dan nasib petani kita gantung. Kita harus benar-benar memikirkan nasib petani. Karena ke depan, kalau petani selalu rugi dan sengsara, nanti tidak ada generasi penerus petani. Kalau tidak ada generasi penerus petani, kita tidak makan,” terang legislator dapil Kalimantan Barat itu.

Recent Posts

GKB-NU ingatkan Masyarakat Waspadai Operasi Asing Ganggu Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis…

1 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

11 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

11 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

13 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

13 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

14 jam yang lalu