MONITOR, Jakarta – Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengaku khawatir akan perombakan jajaran direksi PT Pertamina yang akan berpengaruh buruk pada kinerja perusahaan.
“Pasti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis Pertamina ke depannya kalau umur jabatan direksinya pendek-pendek. Karena harus sibuk melakukan penyesuaian arahan direksi baru,” kata Bhima saat ditemui usai acara diskusi di Warung Daun Cikini, Selasa (24/4).
Menurut Bhima, ada sejumlah alasan Kementerian BUMN mengganti lima direktur Pertamina itu. Pertama, bagian dari upaya mempercepat proses pembentukan perusahaan induk (holding) di sektor minyak dan gas. Kedua, perkembangan kondisi terakhir kejadian kecelakaan pipa di Balikpapan dan kelangkaan bahan bakar minyak.
Bhima menjelaskan Massa Manik tercatat menjabat Direktur Utama Pertamina selama 13 bulan, dengan rentan waktu tidak jauh berbeda dengan Dirut sebelumnya, Dwi Soetjipto dengan masa menjabat dua tahun. Kebiasaan merombak direksi Pertamina dalam kurun waktu singkat, menurut Bhima, jelas terlihat berdampak pada kinerja perseroan. Belum lagi, adanya hambatan dari sisi hilir seperti penugasan BBM Subsidi oleh pemerintah.
“Kalau pergantian direksi berkorelasi positif ke perbaikan kinerja tidak masalah, tapi ini kesannya lebih pada kepentingan politik,” ujar dia.
Bhima menambahkan, salah satu dampak yang terjadi ialah penurunan lifting migas dari target 800 ribu barel menjadi 775 ribu barel per hari. Jika kondisi itu terus terjadi sampai 2025, lifting minyak bakal sampai 550 ribu barel per hari yang saat ini, defisit migas sudah US$ 7 miliar, sementara Pertamina harus menjalankan kebijakan populis, seperti penyaluran kembali premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dengan harga dipatok pemerintah.
“Padahal tren harga minyak dunia sekarang sudah US$ 74 per barel. Jadi, selisih yang ditanggung lebih besar. Kebijakan penyaluran Premium, tidak mempedulikan nasib jangka panjang Pertamina” tutup Bhima.
