Oleh: Robi Sugara
Dosen Keamanan Internasional Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia dalam satu dekade terakhir. Tujuannya mulia: meningkatkan kualitas gizi anak, memperkuat sumber daya manusia, serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Namun muncul pertanyaan menarik: apakah MBG Indonesia dapat disamakan dengan program makan gratis yang pernah dijalankan di Jerman pasca-Perang Dunia II?
Jawabannya adalah tidak sepenuhnya sama. Keduanya memang memiliki kesamaan dalam aspek pemberian dukungan nutrisi kepada kelompok rentan, tetapi lahir dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sangat berbeda.
Jerman pasca-1945 menghadapi situasi luar biasa. Infrastruktur hancur akibat perang, produksi pangan merosot drastis, jutaan warga mengalami kelaparan, dan angka kekurangan gizi meningkat tajam. Pada musim dingin 1946–1947 yang dikenal sebagai Hunger Winter, sebagian masyarakat Jerman hanya memperoleh asupan sekitar 1.000–1.500 kalori per hari, jauh di bawah kebutuhan normal manusia.
Dalam konteks inilah Amerika Serikat melalui Marshall Plan tidak hanya membangun kembali ekonomi Eropa Barat, tetapi juga menjalankan berbagai program bantuan pangan bagi balita, ibu hamil, dan anak-anak sekolah. Program tersebut merupakan respons terhadap krisis kemanusiaan yang nyata dan terukur.
Indonesia hari ini berada dalam situasi yang berbeda. Negara ini tidak menghadapi kelaparan massal maupun keruntuhan sistem pangan nasional. Persoalan yang dihadapi lebih berkaitan dengan stunting, ketimpangan akses gizi, kualitas konsumsi pangan, dan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Karena itu, MBG Indonesia seharusnya dipahami bukan sebagai program tanggap darurat, melainkan sebagai investasi sosial untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan.
Di sinilah perdebatan mengenai tata kelola program menjadi penting. Sebagaimana disampaikan Romo Franz Magnis-Suseno, gagasan MBG pada dasarnya baik. Namun kebijakan publik berskala besar tidak cukup hanya memiliki tujuan mulia. Ia harus ditopang oleh desain implementasi yang matang, pengawasan yang kuat, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Pelajaran utama dari berbagai program sosial di dunia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas pelaksanaan. Sebuah kebijakan yang baik seharusnya terlebih dahulu dibuktikan efektivitasnya melalui pilot project yang terukur sebelum diperluas secara nasional.
Karena itu, pendekatan yang lebih rasional bukanlah menghentikan MBG, melainkan memperkuat mekanisme uji coba, evaluasi, dan penyempurnaan program. Pemerintah dapat menjadikan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai laboratorium kebijakan untuk menguji model terbaik yang kemudian direplikasi ke daerah lain.
Dengan demikian, pelajaran yang dapat dipetik dari Jerman bukanlah sekadar praktik pemberian makan gratis di sekolah, melainkan pentingnya membangun kebijakan sosial secara bertahap, berbasis data, dan didukung tata kelola yang akuntabel.
Pertanyaan yang relevan saat ini bukan apakah Indonesia harus melanjutkan MBG atau menghentikannya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat gizi, pendidikan, dan pembangunan manusia yang dapat diukur secara nyata.
