MONITOR, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta sistem pengawasan yang efektif.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik Adidaya Talks bertajuk “Formulasi Kebijakan Tata Kelola MBG: Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan Kebijakan” yang diselenggarakan Adidaya Institute di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).
Diskusi menghadirkan Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB, Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS, serta Founder Sahabat Gizi Yasir Nene Ama, dengan moderator Ahmad Fadhli, Head of Political and Democracy Desk Adidaya Institute.
Dalam paparannya, Prof. Ikeu menegaskan bahwa perbaikan gizi merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa adanya perbaikan status gizi masyarakat.
“Kita tidak mungkin menurunkan kemiskinan tanpa perbaikan gizi. Tidak mungkin meningkatkan kesehatan maupun pembangunan ekonomi tanpa perbaikan gizi. Gizi adalah fondasi pembangunan manusia,” ujar Prof. Ikeu.
Ia menjelaskan, investasi pada program gizi memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Berbagai penelitian menunjukkan setiap investasi sebesar satu dolar pada intervensi gizi mampu memberikan manfaat ekonomi hingga 16 dolar melalui peningkatan kapasitas fisik, kognitif, produktivitas, dan kualitas kesehatan masyarakat.
“Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program memberi makan, tetapi investasi produktif untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” katanya.
Prof. Ikeu juga mengingatkan Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yakni persoalan gizi kurang, kekurangan zat gizi mikro, dan meningkatnya penyakit tidak menular akibat pola konsumsi yang kurang sehat.
Menurutnya, perubahan pola makan masyarakat akibat urbanisasi dan globalisasi menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi melalui edukasi gizi dan penyediaan pangan sehat berbasis potensi lokal.
Selain meningkatkan kualitas gizi anak, MBG juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas karena dapat menggerakkan UMKM, petani, peternak, hingga nelayan melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.
“Kebijakan MBG juga merupakan perubahan perilaku. Bukan hanya memberi makanan, tetapi membentuk kebiasaan makan sehat serta mendorong keluarga menyediakan makanan bergizi di rumah,” jelasnya.
Tantangan Implementasi
Di sisi lain, Prof. Ikeu mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, sinkronisasi data penerima manfaat, koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia, hingga aspek keamanan pangan.
Karena itu, ia mendorong penguatan tata kelola melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan sistem pengendalian internal.
“Penguatan tata kelola dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, audit rutin, serta digitalisasi pengadaan, pelaporan, distribusi, dan pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital untuk memantau pelaksanaan program secara real time, mulai dari menu yang disajikan, kandungan gizi, hingga proses mitigasi risiko di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu terus menyempurnakan standar mutu nasional, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan kapasitas SDM, khususnya tenaga pengelola dan penjamah makanan di setiap SPPG.
“SPPG tidak boleh beroperasi sebelum seluruh penjamah makanan mendapatkan pelatihan keamanan pangan dari dinas kesehatan,” tegasnya.
Melalui diskusi tersebut, Adidaya Institute berharap berbagai masukan dari akademisi, praktisi, dan pemerhati kebijakan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas generasi Indonesia.
