DPR Desak Pemerintah Konkretkan Formula Pembiayaan PPPK di Daerah Melalui APBN

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat untuk segera mengkonkretkan formula pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah yang fiskalnya lemah agar dibantu oleh pemerintah. Hal ini menyusul masih terjadi persoalan krusial terkait gaji PPPK di daerah.

“Kami mendesak pemerintah pusat untuk mengkonkretkan pembiayaan PPPK di daerah yang fiskalnya lemah agar menggunakan instrumen APBN,” kata Khozin, Rabu (1/7/2026).

Menurut anggota Fraksi PKB itu, tak sedikit pegawai PPPK mendapatkan gaji tak layak dengan mendapatkan 1 juta per bulan bahkan dalam tiga bulan belum menerima gaji sama sekali. Salah satu contoh yang disoroti Khozin adalah kondisi yang menimpa ratusan PPPK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara.

Berdasarkan informasi, ratusan pegawai PPPK di Bolsel belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Di samping itu, terdapat juga PPPK yang hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 1 juta per bulan.

Khozin mengingatkan, dalam rapat antara Komisi II DPR dengan pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) telah diambil kesimpulan agar pembiayaan PPPK dilakukan oleh pemerintah puysat melalui instrumen APBN. Kesimpulan itu diambil dalam rapat kerja awal Juni lalu.

“Khususnya bagi tenaga kesehatan, Guru dan Tenaga Pendidik, serta Tenaga Kependidikan,” jelas Khozin.

Khozin pun menyebutkan, formula pembiyaan terhadap PPPK oleh APBN mendesak dikonkretkan di tengah kondisi fiskal di daerah lemah.

“Pilihannya, pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengatasi persoalan gaji PPPK di daerah-daerah,” tegas Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) itu.

“Ini terkait dengan efektivitas pelayanan publik di daerah agar tetap berjalan,” pungkas Khozin.