Rokhmin Dahuri: Indonesia Emas Harus Bertumpu pada Ekologi, Bukan Sekadar Pertumbuhan Ekonomi

MONITOR, Jakarta – Ambisi mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur masif, atau peningkatan investasi. Keberhasilan Indonesia menjadi negara maju sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pesan strategis tersebut mengemuka dalam kegiatan Leader Lecture bertajuk “Supremasi Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Kamis (4/6).

Forum ini menghadirkan Guru Besar IPB University yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri, untuk membahas arah pembangunan Indonesia di tengah meningkatnya tantangan lingkungan global.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya penguatan perspektif ekologis dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar di masa depan.

“Saya mengapresiasi terselenggaranya Leader Lecture ini sebagai ruang penguatan wawasan bagi jajaran KLH/BPLH. Forum ini penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat,” ujar Jumhur Hidayat.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 286,7 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen perdagangan barang dunia dengan nilai mencapai USD15 triliun per tahun melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sebuah fakta yang menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global.

Namun demikian, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa potensi besar tersebut tidak secara otomatis menjamin kemajuan bangsa. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dominasi tenaga kerja sektor informal, deindustrialisasi prematur, hingga meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Di tingkat global, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, krisis sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat agenda pembangunan jika tidak diantisipasi secara serius.

“Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun potensi itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijak, berkelanjutan, dan tidak melampaui daya dukung lingkungan,” tegas Prof. Rokhmin.

Menurutnya, paradigma pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang menempatkan ekologi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Konsep tersebut dikenal sebagai supremasi ekologi, yakni prinsip yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai rujukan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Tanpa supremasi ekologi, pembangunan hanya akan menghasilkan pertumbuhan jangka pendek yang pada akhirnya dibayar mahal oleh kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas hidup generasi mendatang,” ujarnya.

Dalam diskusi juga mengemuka pentingnya percepatan transformasi menuju ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan masa depan. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan industri rendah karbon, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, penguatan sistem transportasi ramah lingkungan, serta perluasan investasi berkelanjutan.

Bagi KLH/BPLH sendiri, supremasi ekologi bukan sekadar konsep akademik, melainkan arah kebijakan yang harus menjadi landasan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui forum Leader Lecture, KLH/BPLH berharap lahir semakin banyak gagasan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

Dengan demikian, Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang menjadi negara berpendapatan tinggi, tetapi juga tentang mewariskan lingkungan hidup yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.