DPR Harap Dubes Baru Mampu Jembatani Masalah Status WNI Imbas Kebijakan Presiden AS

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyambut baik dipilihnya Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Amerika Serikat (AS) oleh Presiden Prabowo Subianto, yang sekaligus menutup kekosongan posisi strategis itu selama dua tahun. Ia berharap, dubes RI untuk AS yang baru mampu menjembatani masalah status WNI imbas kebijakan Presiden AS, Donald Trump.

Menurut pria yang akrab disapa Nico Siahaan ini, posisi Dubes di negara mitra strategis seperti AS bukan sekadar administratif, melainkan elemen kunci dalam menjaga kontinuitas diplomasi Indonesia, stabilitas hubungan bilateral, dan proyeksi kepentingan nasional di kancah global.

Nico menegaskan bahwa penempatan Dubes di Washington harus sejalan dengan kebutuhan diplomasi strategis.

“Amerika Serikat bukan hanya mitra dagang, tetapi juga poros geopolitik yang memengaruhi keamanan regional, investasi, dan perdagangan teknologi di kawasan Indo-Pasifik,” kata Nico Siahaan, Rabu (27/8/2025).

“Kekosongan jabatan selama dua tahun berpotensi melemahkan koordinasi Indonesia dalam berbagai isu strategis, termasuk kerja sama ekonomi, keamanan, dan isu global lainnya,” sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 8 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Salah satunya adalah Duta Besar untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Pengangkatan para Dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

Adapun 8 nama dubes LBBP RI yang dilantik diantaranya yakni Toferry Primanda Soetikno sebagai Duta Besar untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.

Lalu Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar untuk Republik Federasi Brasil, dan Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Jerman.

Kemudian, Judha Nugraha sebagai Duta Besar untuk Persatuan Emirat Arab. Imam As’ari sebagai Duta Besar untuk Republik Ekuador, serta Umar Hadi sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority.

Terakhir, Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO) dan Oragnisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.

Terkait pelantikan ini, Nico pun menyoroti pentingnya kapasitas diplomasi yang mumpuni. Menurutnya, figur Dubes harus memiliki jejaring internasional yang luas, kemampuan negosiasi tingkat tinggi, dan kepekaan terhadap dinamika politik global. Terutama dalam konteks pergeseran prioritas AS di Indo-Pasifik dan persaingan strategis antara AS dan China.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menempatkan penunjukan pejabat diplomatik berdasarkan meritokrasi dan kompetensi, agar kepentingan nasional di kancah internasional dapat dijaga optimal,” ujar Nico.

Lebih lanjut, Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan luar negeri itu juga menekankan perlunya kesinambungan diplomasi. Nico menilai, jabatan strategis seperti Dubes AS seharusnya tidak mengalami kekosongan panjang, agar koordinasi kebijakan luar negeri tetap berjalan konsisten dan efektif.

“Penempatan saudara Indroyono Soesilo jadi momentum untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia di Washington dijalankan secara profesional, transparan, dan responsif terhadap tantangan global,” tutur Legislator dapil Jawa Barat I tersebut.

Nico berharap penunjukan para dubes Indonesia itu dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat kapasitas diplomasi Indonesia, bukan sekadar formalitas birokrasi.

“Pelantikan Dubes ini diharapkan bukan hanya menutup kekosongan jabatan, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia dalam memainkan peran strategis dan aktif di mata dunia, sambil memastikan kontinuitas dan efektivitas diplomasi negara tetap terjaga,” ungkap Nico.

“Juga turut menjembatani permasalahan status warga negara yang terimbas keputusan imigrasi pemerintahan Trump, termasuk WNI yang bersekolah di AS,” pungkasnya.