PEMERINTAHAN

Dirjen PHU Kemenag: Masa Depan Haji dan Umrah Ada di BP Haji

MONITOR, Yogyakarta – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menghadiri Dialog Publik tentang Amandemen Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Keberlangsungan Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang digelar di Yogyakarta pada Minggu (20/7/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) ini merupakan rangkaian agenda dalam Mukernas AMPHURI Tahun 2025. Turut hadir, Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf.

Salah satu hal yang menjadi topik utama diskusi adalah mengenai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terutama tentang poin kuota jemaah haji khusus.

Dalam sambutannya, Hilman menekankan pentingnya memahami dinamika regulasi penyelenggaraan haji dan umrah yang terus berkembang.

“Saya ingin meng-highlight beberapa hal terkait proses bisnis haji yang mana Bapak dan Ibu lebih berpengalaman dari saya sebagai pelaku usaha haji dan umrah selama belasan tahun dan sudah berkali-kali melalui perubahan regulasi,” ujar Hilman.

Ia mengatakan bahwa regulasi atau kebijakan terkait kuota dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 baru bisa diterapkan pada tahun 2022, dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada keberangakatan haji dari indonesia. Berdasarkan UU tersebut kuota untuk jemaah haji khusus sebesar 8%.

Hilman juga menambahkan bahwa situasi kebijakan di Arab Saudi juga kerap berubah seiring waktu. “Empat tahun menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) banyak sekali perubahan bisnis yang terjadi di Saudi, tentu kita harus bisa mengimbangi,” tutur Hilman.

Di sisi lain, perubahan kebijakan juga terjadi di Indonesia, dimana Pengelolaan Haji dan Umrah akan berpindah dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara (BP) Haji. “Masa depan haji dan umrah saat ini ada di badan haji,” tutup Hilman.

Pada tahun 2025, BP Haji belum sepenuhnya beroperasi dan masih berkolaborasi dengan Ditjen PHU Kemenag. Tugas penyelenggaraan haji akan diambil alih secara penuh oleh BP Haji pada operasional haji tahun 2026.

Recent Posts

TNI dan Bulog Sinergi Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Harga

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie…

24 menit yang lalu

Puan Ungkap DPR Akan Tinjau IKN soal Usul Perubahan Status Bandara dan Perluasan Rumah Jabatan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya rapat antara para pimpinan DPR…

3 jam yang lalu

Puan Amini Pernyataan Prabowo soal Hubungan PDIP dan Gerindra, Dari Dulu Kakak-Adik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengamini…

4 jam yang lalu

DPR Harap Seribuan Capaja TNI yang Baru Dilantik Siap Jadi Garda Terdepan Pertahanan NKRI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyampaikan ucapan selamat kepada para…

4 jam yang lalu

KAI Wisata Dukung KAI Expo 2025 Siapkan Diskon Tiket Kereta Hingga Konser Musik

MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Kereta Api Pariwisata…

5 jam yang lalu

Puan Tanggapi Usulan Cak Imin soal Pilkada, Wacana yang Harus Didiskusikan Semua Partai

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar…

5 jam yang lalu